Jaga Marwah Organisasi, Para Ulama Haramkan Serangan Fajar di Muktamar NU Ke-35
Ulama NU Menolak Komersialisasi Suara di Ambang Muktamar ke-35
Narakabar.com – Atmosfer tegang menyelimuti hitungan mundur menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Satu minggu sebelum acara puncak digelar, para pemuka agama nahdliyin turun tangan untuk mencegah agar proses pemilihan kepemimpinan tidak tercederai oleh praktik politik uang dan intervensi pihak luar.
Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyelenggarakan Halaqah Jam'iyah NU di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026. Acara tersebut mengusung tema "Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)" dan menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran pengurus syuriyah, tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren.
Kritik Pedas terhadap Sistem AHWA
KH Mujib Qulyubi, selaku Ketua FUN, melontarkan kecaman tajam atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan lima poin Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang diterbitkan PBNU. Menurutnya, mekanisme yang seharusnya menjadi benteng dari praktik risywah justru kini menjadi celah bagi suap dari institusi eksternal.
"Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. Indikasi 'tembak di tempat' dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata."
Ketegasan serupa datang dari KH Samsul Ma'arif, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, yang hadir sebagai narasumber. Ia menilai upaya ishlah yang sebelumnya diklaim berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya tidak lebih dari gestur formalitas belaka.
"Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya."
Geopolitik dan Warisan Kepemimpinan
KH Adnan Anwar menambahkan dimensi geopolitik dalam pandangannya. Ia mengingatkan agar calon Rais Aam maupun Ketum PBNU memahami dinamika global terkini, termasuk posisi Indonesia sebagai sasaran setelah Iran serta persepsi bahwa Islam di tanah air dianggap mengganggu kepentingan ekonomi tertentu.
"Tidak seperti sekarang, ngurus Ba'awi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya."
Kriteria Pemilihan dan Seruan Tajdidun Niyat
Dalam konteks penentuan nama, KH Mukti Ali Qusyairi, Penasehat LBM PWNU DKI, menegaskan bahwa kriteria AHWA mengutamakan figur paling alim dengan rekam jejak pendidikan yang tertib.
"Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini."
Forum secara kolektif mendesak seluruh pemegang hak suara di tingkat PWNU, PCNU, dan PCINU untuk menolak segala bentuk komersialisasi suara serta stempel organisasi. Para muktamirin diimbau kembali pada Niat Dasar (Tajdidun Niyat) dan menyadari bahwa ber-NU merupakan jalan pengabdian (khidmah), bukan sarana memperoleh keuntungan finansial sesaat.
Forum juga secara eksplisit menolak praktik yang disebut "Serangan Fajar" dan "Tembak di Tempat." Pesan akhirnya tegas: kehormatan diri setiap pemilih harus dijaga, karena stempel NU terlalu suci untuk ditukar dengan uang tunai.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Jaga Marwah Organisasi Para Ulama Haramkan?Jaga Marwah Organisasi Para Ulama Haramkan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Jaga Marwah Organisasi Para Ulama Haramkan matter?Jaga Marwah Organisasi Para Ulama Haramkan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.