Pemprov DKI Kaji TransJakarta Laut, DPRD: Jangan Cuma Jadi Etalase
Narakabar.com – Pemprov DKI Kaji TransJakarta Laut sebagai rencana perluasan transportasi publik menuju Kepulauan Seribu. Kajian yang melibatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT TransJakarta itu diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarpulau, sekaligus memudahkan warga mengakses layanan penting.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna DPRD pada 7 Oktober 2026. Namun, DPRD mengingatkan agar pengembangan angkutan perairan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti sebagai simbol pembangunan semata.
TransJakarta Laut untuk Memperluas Akses Kepulauan Seribu
Pemprov DKI Kaji TransJakarta Laut untuk memperluas jangkauan transportasi publik yang terintegrasi hingga Kepulauan Seribu. Layanan ini diharapkan dapat membantu mobilitas warga, terutama dalam perjalanan untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.
Konektivitas laut yang lebih baik juga dinilai dapat mendukung pergerakan barang dan jasa. Selain itu, akses transportasi yang lebih mudah berpotensi menunjang kunjungan wisatawan lokal ke Kepulauan Seribu, yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat.
Gubernur Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan layanan angkutan perairan perlu dijalankan secara terintegrasi dan inklusif. Menurutnya, rencana tersebut harus memiliki landasan regulasi yang jelas serta model bisnis yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mematangkan sejumlah aspek sebelum layanan diterapkan. Kajian mencakup skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, serta penyesuaian tarif agar layanan tetap dapat dijangkau masyarakat.
DPRD DKI Minta Layanan Tidak Sekadar Menjadi Etalase
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap Kepulauan Seribu. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan transportasi laut tidak hanya ditujukan untuk menampilkan wajah pembangunan, melainkan memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," kata Ramly, Jumat (9/10/2026).
Menurut Ramly, masyarakat membutuhkan transportasi yang cepat, aman, dan dapat diandalkan. Karena itu, perencanaan layanan laut perlu mempertimbangkan kebutuhan warga secara langsung, termasuk kemudahan perjalanan dari dan menuju pulau-pulau di Kepulauan Seribu.
Ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta tetap memperhatikan kebutuhan transportasi warga di daratan Jakarta. Salah satu hal yang disorot adalah pemenuhan layanan transportasi gratis seperti JakLingko, sehingga pengembangan layanan baru tidak mengabaikan pelayanan publik yang sudah berjalan.
"Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," katanya.
Layanan Darat TransJakarta Tetap Berjalan
Pemprov DKI menegaskan bahwa rencana pengembangan rute laut tidak akan mengurangi mutu maupun frekuensi layanan TransJakarta di darat. Layanan bus pada koridor, nonkoridor, serta armada penunjang lainnya disebut tetap akan berjalan secara optimal.
Dengan demikian, Pemprov DKI Kaji TransJakarta Laut bukan sebagai pengganti layanan transportasi darat, melainkan sebagai tambahan pilihan mobilitas bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah sebelum layanan tersebut diterapkan secara resmi.
FAQ TransJakarta Laut ke Kepulauan Seribu
Apa tujuan rencana TransJakarta Laut?
Rencana ini ditujukan untuk memperluas akses transportasi publik menuju Kepulauan Seribu serta mendukung mobilitas warga untuk pendidikan, kesehatan, barang, jasa, dan wisata.
Apakah TransJakarta Laut sudah beroperasi?
Belum. Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan PT TransJakarta masih melakukan kajian mengenai operasional, keselamatan, dermaga, tarif, serta aspek hukum dan pengelolaannya.
Apakah layanan TransJakarta darat akan dikurangi?
Tidak. Pemprov DKI menyatakan pengembangan angkutan laut tidak akan mengurangi kualitas maupun frekuensi layanan TransJakarta di darat.