AMAN Kalbar Minta Karhutla Ditangani Objektif, Jangan Kriminalisasi Masyarakat Adat
AMAN Kalbar Desak Penanganan Karhutla Tanpa Mengorbankan Hak Masyarakat Adat
Narakabar.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat menegaskan bahwa langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh mengorbankan hak-hak tradisional masyarakat adat. Desakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Gubernur Kalimantan Barat untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Dampak Karhutla yang Meluas
Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalbar, Tono, menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan kabut asap saat ini telah mengganggu sejumlah sektor vital, mulai dari kesehatan warga, kegiatan pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga operasional penerbangan. Meski demikian, ia menekankan bahwa respons pemerintah terhadap bencana tersebut tetap harus menghormati praktik perladangan tradisional yang berakar pada kearifan lokal.
"Pemerintah perlu melihat persoalan karhutla secara objektif dan berdasarkan fakta di lapangan. Jangan sampai penanganan karhutla justru melahirkan persoalan baru bagi masyarakat adat," kata Tono dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Perda Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Jaminan Hukum
Menurut Tono, regulasi daerah tersebut memiliki peran penting bagi peladang tradisional karena memberikan kepastian hukum atas praktik perladangan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia menegaskan bahwa perladangan berbasis kearifan lokal merupakan bagian dari hak tradisional masyarakat adat yang telah diakui dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah harus bisa membedakan antara praktik perladangan tradisional yang terkendali dan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran lahan untuk kepentingan bisnis yang违反 hukum," ujarnya.
Kekhawatiran Kriminalisasi dan Ketidakpastian Hukum
AMAN Kalbar khawatir pencabutan perda akan menciptakan kekosongan hukum bagi masyarakat adat. Perubahan status praktik berladang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap warga yang selama ini menjalankan tradisi tersebut secara turun-temurun. Oleh karena itu, organisasi tersebut mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat adat serta seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan terkait regulasi tersebut.
"Jangan sampai upaya penanganan bencana karhutla memicu persoalan baru. Dialog bersama semua pihak harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan persoalan tanpa menghilangkan hak masyarakat adat," kata Tono.
Evaluasi Berbasis Data dan Dukungan Berkesinambungan
Tono menilai setiap evaluasi penyebab karhutla harus bertumpu pada temuan empiris di lapangan, termasuk pengecekan lokasi titik api hingga hasil penegakan hukum atas berbagai kasus. AMAN Kalbar menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menangani karhutla dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, sepanjang penanganannya dilakukan secara adil, berbasis data, serta menghormati hak dan kearifan lokal masyarakat adat.
AJMAN Minta Penanganan Berbasis Informasi Utuh
Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Barat, Ridhoino Kristo Sebastianus, turut meminta agar penanganan karhutla dilakukan berdasarkan informasi yang utuh dan komprehensif, bukan sekadar asumsi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is AMAN Kalbar Minta Karhutla Ditangani Objektif?AMAN Kalbar Minta Karhutla Ditangani Objektif is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does AMAN Kalbar Minta Karhutla Ditangani Objektif matter?AMAN Kalbar Minta Karhutla Ditangani Objektif matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.