Asap Karhutla Ganggu Negara Tetangga, Kenapa Indonesia Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?
Asap Karhutla Ganggu Negara Tetangga: Respons Pemerintah
Narakabar.com – Asap Karhutla Ganggu Negara Tetangga kembali menjadi sorotan ketika kabut asap dari sejumlah wilayah di Indonesia berdampak hingga kawasan regional, termasuk Malaysia. Di dalam negeri, pemadaman terus dilakukan meski titik api baru masih muncul di sejumlah provinsi.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas indikatif area karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka itu meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada 12 Oktober 2026, BNPB masih menangani 639,23 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Luasan yang sedang ditangani tersebut berbeda dengan akumulasi area karhutla sepanjang tahun.
Titik Panas dan Ancaman Ekosistem
Kementerian Kehutanan mencatat 793 titik panas berkepercayaan tinggi di seluruh Indonesia hingga Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Sehari sebelumnya, jumlahnya tercatat 437 titik, sehingga terdapat penambahan 356 hotspot dalam satu hari.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Kebakaran baru seluas 513,89 hektare ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Kebakaran di area konservasi menambah ancaman terhadap ekosistem selain persoalan polusi udara.
Asap Karhutla Ganggu Negara Tetangga bukan hanya persoalan hubungan kawasan. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya pengawasan titik rawan, pemadaman cepat, dan pencegahan agar api tidak meluas atau kembali menyala di area yang telah ditangani.
Dampak Kabut Asap bagi Kesehatan Warga
Kabut asap meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi balita, lansia, serta warga dengan riwayat gangguan pernapasan. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tujuh provinsi terdampak pada 18 Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya terjadi pada anak usia balita.
Di Sumatera Selatan, jumlah kasus ISPA selama September 2026 mencapai 52.483 kasus, naik 11,62 persen dari 47.020 kasus pada Agustus. Secara kumulatif, provinsi tersebut mencatat 401.191 kasus ISPA sepanjang Januari hingga September 2026. Namun, angka kumulatif itu mencakup ISPA secara umum dan tidak seluruhnya dapat langsung dikaitkan dengan asap karhutla.
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat 10.240 kasus ISPA sejak Juni hingga awal Oktober 2026. Sekitar 30 persen kasus dialami anak usia 0 hingga 5 tahun. Setidaknya dua kematian juga diduga berkaitan dengan paparan asap, yakni Hardiansyah, pengemudi ojek daring di Palembang, dan Lisna, seorang guru sekolah dasar di Banjarmasin.
Alasan Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menko Polkam Dudung Abdurahman menyatakan kapasitas penanganan dalam negeri masih dinilai memadai, dengan pengerahan lebih dari 60 ribu personel.
Keputusan tersebut memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai status bencana nasional dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat mobilisasi sumber daya. Pemerintah, di sisi lain, memandang mekanisme penanganan yang berjalan masih mampu merespons kondisi di lapangan.
Pada akhirnya, Asap Karhutla Ganggu Negara Tetangga perlu diukur dari hasil penanganannya: kemampuan mengendalikan api, perlindungan bagi masyarakat terdampak, serta perbaikan kualitas udara di wilayah rawan.
FAQ Karhutla dan Kabut Asap
Apa yang perlu dilakukan warga saat kualitas udara memburuk?
Warga dapat membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar, menjaga ventilasi rumah, dan memperhatikan informasi kualitas udara dari instansi berwenang. Kelompok rentan sebaiknya segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau keluhan yang memburuk.
Mengapa jumlah kasus ISPA tidak seluruhnya dikaitkan dengan asap karhutla?
ISPA dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk infeksi dan kondisi lingkungan lain. Karena itu, data kasus ISPA menggambarkan tekanan kesehatan di wilayah terdampak, tetapi tidak otomatis berarti seluruh kasus disebabkan oleh paparan asap karhutla.
Apakah status bencana nasional menjadi satu-satunya cara menangani karhutla?
Tidak. Status tersebut merupakan salah satu opsi dalam tata kelola bencana. Efektivitas penanganan tetap bergantung pada pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, koordinasi antarinstansi, dan perlindungan kesehatan warga.