BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla
BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla
Narakabar.com – BNPB minta negara tetangga tak saling menyalahkan satu sama lain terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melintasi perbatasan. Pesan tegas tersebut disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara khusus kepada Malaysia dan Singapura, dua negara yang paling sering merasakan efek asap dari wilayah Kalimantan dan Sumatra. Lembaga pemerintah itu menegaskan bahwa respons yang tepat adalah kerja sama lintas batas, bukan saling menuding asal-usul partikel asap yang terbawa angin.
Pendekatan Kolaboratif, Bukan Tuduhan
Berton Pandjaitan, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, menjelaskan bahwa fenomena karhutla bersifat transboundary dan tidak mengenal garis administrasi maupun batas negara. Ia menekankan bahwa setiap negara perlu memaksimalkan upaya pemadaman dan pencegahan di wilayahnya masing-masing, kemudian berkoordinasi secara kolektif untuk menekan dampak lintas batas. Sikap saling menuding, menurut Berton, hanya akan menghambat respons cepat yang dibutuhkan saat kebakaran meluas dan mengancam kesehatan masyarakat di kedua sisi perbatasan.
"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).
BNPB minta negara tetangga tak saling menyalahkan, melainkan membaca situasi berdasarkan fakta lapangan dan data ilmiah yang terverifikasi. Tanpa landasan data, setiap klaim mengenai arah sebaran asap menjadi spekulasi yang justru memperkeruh koordinasi regional.
Skala Operasional yang Dikerahkan
Pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya dalam skala besar untuk mengatasi kebakaran di enam provinsi prioritas. Total 52 pesawat udara dioperasikan dalam misi pemadaman, dengan rincian 30 unit ditempatkan di Kalimantan dan 22 unit di Sumatra. Kekuatan TNI AU turut diperkuat guna mendukung operasi penanganan di wilayah Kalimantan, termasuk penambahan armada water bombing dan pesawat pengangkut personel ke titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat.
Metode penanganan mencakup pemadaman dari darat oleh tim terlatih, patroli serta pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, hingga penguatan personel TNI-Polri yang bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga diperketat sebagai langkah preventif jangka panjang, dengan target mengurangi jumlah titik panas baru di musim kemarau berikutnya.
"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ujar Berton.
Data Meteorologi sebagai Acuan Pembacaan
Berton menambahkan bahwa pergerakan asap lintas batas harus dibaca berdasarkan data meteorologi yang akurat dan terkini. Parameter yang dipantau meliputi arah serta kecepatan angin pada berbagai ketinggian, kondisi atmosfer, kelembapan udara, indeks kekeringan, hingga hasil pemantauan dari satelit dan stasiun lapangan di sepanjang jalur sebaran. Tanpa data tersebut, setiap klaim mengenai asal-usul asap menjadi spekulasi belaka yang tidak membantu upaya mitigasi.
"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," ucap Berton.
Pemerintah RI memahami kekhawatiran negara tetangga terhadap potensi dampak asap lintas batas yang memengaruhi kualitas udara, transportasi, dan kesehatan masyarakat. Komitmen penanganan tetap berpihak pada objektivitas data, koordinasi regional, dan transparansi informasi, bukan pada narasi saling menyalahkan yang tidak produktif.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Asap Karhutla Lintas Batas
Apa yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi dampak asap lintas batas? Indonesia mengerahkan 52 pesawat udara, personel TNI-Polri, serta Operasi Modifikasi Cuaca di enam provinsi prioritas. Penegakan hukum terhadap pembakar hutan dan lahan juga diperketat sebagai langkah preventif agar jumlah titik panas baru dapat