Buntut OTT Rektor Unsoed, Anggota DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Jalur Mandiri PTN
KPK Tangkap Rektor Unsoed, DPR Tuntut Audit Nasional Jalur Mandiri PTN
Narakabar.com – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengguncang dunia akademik Indonesia. Rektor Unsoed Akhmad Sodiq beserta lima orang lain resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran periode 2025–2026.
Menanggapi peristiwa tersebut, anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyerukan agar pemerintah segera melaksanakan audit nasional terhadap mekanisme penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada Minggu (23/8/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Peringatan dari Kasus Unila
Abdullah mengingatkan bahwa pola korupsi serupa bukan hal baru. Pada tahun 2022, KPK pernah menetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani bersama sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara suap terkait jalur mandiri.
"Sekarang di Unsoed, sebelumnya di Unila, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita hanya mengusut orangnya, tetapi tidak membenahi sistemnya."
Ia menegaskan bahwa praktik meminta uang hingga ratusan juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa merupakan ancaman nyata bagi tata kelola perguruan tinggi. Ketika proses seleksi dapat diintervensi oleh uang atau akses tertentu, yang dirusak bukan sekadar meritokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
"Jangan sampai mahasiswa yang memiliki kemampuan dan berhak diterima justru tersingkir karena ada yang mempunyai uang atau akses. Penerimaan mahasiswa harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan."
Mekanisme Korupsi yang Ditemukan KPK
Berdasarkan keterangan KPK, salah satu tersangka yakni Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo diduga meminta sejumlah uang melalui dua orang perantara kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Nilai yang diminta mencapai Rp650 juta untuk satu kursi penerimaan.
Audit Nasional sebagai Langkah Pencegahan
Abdullah mendorong agar audit jalur mandiri di PTN dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan koordinasi langsung dengan KPK, sehingga celah-celah korupsi dapat ditutup sebelum kasus baru muncul di kampus lain.
"Sekali lagi, audit nasional ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membenahi sistem. Jangan menunggu OTT berikutnya baru kita bergerak."
Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap reaktif. Evaluasi ulang sistem penerimaan jalur mandiri secara nasional harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons terhadap satu kasus OTT.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Buntut OTT Rektor Unsoed Anggota DPR Desak?Buntut OTT Rektor Unsoed Anggota DPR Desak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Buntut OTT Rektor Unsoed Anggota DPR Desak matter?Buntut OTT Rektor Unsoed Anggota DPR Desak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.