Doli Kurnia Kaget Budi Arie Singgung ‘Percepatan’, Tegaskan Golkar Garda Terdepan Bela Konstitusi
Doli Kurnia Kaget Budi Arie Singgung Percepatan
Narakabar.com – Pernyataan Budi Arie Setiadi soal adanya "percepatan" pergantian pemerintahan sebelum tahun 2029 langsung memicu reaksi tak terduga dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Momen Doli Kurnia Kaget Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026), ketika Ketua Umum Partai Projo itu berbicara di hadapan Presiden Joko Widodo. Ia mengaku terkejut dan menilai klarifikasi segera menjadi kebutuhan mendesak agar tafsir liar tidak berkembang menjadi ancaman bagi stabilitas politik nasional.
Klarifikasi Mendesang untuk Cegah Spekulasi Kudeta
Menurut wakil ketua umum Golkar tersebut, penjelasan yang kemudian diberikan Budi Arie sangat krusial bagi ketenangan publik. Tanpa klarifikasi, kata dia, pernyataan singkat itu berpotensi berkembang menjadi spekulasi liar yang mengancam stabilitas negara. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan masa kepemimpinan presiden telah ditetapkan secara tegas dalam konstitusi. Tidak ada ruang bagi interpretasi yang melampaui kerangka hukum tersebut, sehingga setiap narasi di luar ketentuan UUD 1945 harus segera diluruskan.
"Nah, syukur hari ini beliau ada klarifikasi ya karena kalau tidak ini bisa berkembang ke mana-mana dan bisa wajar saja orang menafsirkannya secara politik ya. Dan tafsir politiknya bisa ke mana-mana, bisa bicara sampai tentang kudeta gitu ya, bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan seterusnya gitu."
Ia menegaskan bahwa setiap wacana pergantian kekuasaan harus berpijak pada ketentuan konstitusi. Masa jabatan satu periode kepresidenan selama lima tahun merupakan aturan main yang tidak dapat dinegosikan. Oleh karena itu, ia menolak segala bentuk narasi yang mengimplikasikan adanya mekanisme di luar konstitusi dan menyerukan agar publik tidak terjebak pada spekulasi tanpa dasar hukum.
Golkar Teguh sebagai Garda Terdepan Pembela Konstitusi
Mengenai posisi partai berlambang pohon beringin, Doli menyatakan bahwa Golkar berdiri tegak karena berkomitmen penuh terhadap supremasi konstitusi. Jika ada pihak yang berupaya melakukan pelanggaran atau pengkhianatan terhadap UUD 1945, Golkar menempatkan diri di garda terdepan sebagai pembela konstitusi. Ia menyebut standing position partai sudah jelas dan tidak berubah sejak awal, sehingga tidak perlu ada keraguan mengenai arah kebijakan partai dalam menjaga ketertiban hukum.
"Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie apalagi di sampingnya Pak Jokowi, gitu ya. Kita kan sama-sama tahu negara ini negara hukum... salah satu hukum tertinggi itu adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa kepemimpinan satu periode kepresidenan itu 5 tahun gitu loh."
"Nggak, saya kira kalau Golkar standing position-nya jelas ya, pertama kami adalah partai yang apa sampai hari ini tegak berdiri karena kami berkomitmen bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya ada aturannya. Jadi kalau ada pihak yang kemudian akan melakukan upaya pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi tentu kami berada di depan sebagai pembela konstitusi."
Fokus pada Penyelesaian Program Pemerintahan Lima Tahun
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa prioritas utama Golkar saat ini adalah menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan lima tahun. Ia menolak agar partai terjebak dalam spekulasi pergantian kekuasaan yang tidak memiliki dasar konstitusional. Seluruh energi organisasi, kata dia, harus diarahkan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami juga harus ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan pemerintahan ini sampai selesai 5 tahun dengan semua programnya, dengan semua kebijakannya gitu. Jadi kami terus mempertahankan semangat berkonstitusi dalam bernegara, berkehidupan berbangsa negara kita. Dan kita sekarang sedang konsentrasi dan fokus bantu Pak Prabowo."
FAQ
Apa yang dimaksud dengan pernyataan "percepatan" Budi Arie?
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Partai Projo, menyampaikan pernyataan singkat soal adanya "percepatan" pergantian pemerintahan sebelum tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen dan langsung memicu pertanyaan publik mengenai apakah ada mekanisme di luar konstitusi yang dimaksud.
Bagaimana respons Doli Kurnia terhadap pernyataan tersebut?
Doli Kurnia mengaku terkejut mendengar pernyataan itu, terutama karena disampaikan di hadapan Presiden. Namun ia menyambut baik klarifikasi yang kemudian diberikan Budi Arie karena tanpa penjelasan, pernyataan tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai indikasi kudeta, makar, atau pengkhianatan terhadap konstitusi.
Apa posisi Golkar terkait konstitusi dan masa jabatan presiden?
Golkar menegaskan bahwa masa jabatan satu periode kepresidenan selama lima tahun sebagaimana diatur dalam