DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa NTT di Tengah Pilkades
Andreas Hugo Pareira: Pilkades di Flores Bisa Picu Diskriminasi Penyaluran Bantuan Gempa
Narakabar.com – Gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang perairan Flores pada 15 Agustus 2026 telah merenggut puluhan nyawa, melukai ratusan orang, dan memaksa ribuan keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Di tengah situasi darurat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap potensi perlakuan tidak adil dalam penyaluran bantuan bagi para korban.
Pilkades Jadi Faktor Risiko Diskriminasi
Menurut Andreas, sejumlah kabupaten di Flores sedang menjalani proses pemilihan kepala desa (Pilkades). Kondisi politik lokal yang memanas, kata dia, membuka celah bagi praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
"Apalagi saat ini di beberapa Kabupaten di Flores sedang bergulir proses pemilihan Kepala Desa, hal ini rentan terjadi diskriminasi bantuan bagi korban bila tidak diawasi dengan baik," ujar Andreas kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Ia menegaskan bahwa keterlambatan bantuan maupun pembedaan perlakuan berdasarkan afiliasi politik atau kelompok sosial dapat berkembang menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, Andreas meminta Kementerian HAM dan Komnas HAM ikut memantau jalannya distribusi agar setiap warga mendapat akses yang setara tanpa memandang latar belakangnya.
Kendala Logistik dan Infrastruktur
Berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada korban yang belum memperoleh bantuan memadai—mulai dari tenda, pangan, hingga layanan medis. Situasi diperburuk oleh putusnya jaringan listrik dan internet serta terputusnya sejumlah jalur akibat longsor. Gangguan infrastruktur ini menghambat pendataan korban sekaligus distribusi logistik dari posko utama ke berbagai kecamatan dan desa.
Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengerahkan tim ke lokasi. Bantuan kebutuhan pokok terus dikirim melalui jalur darat, laut, dan udara.
Dua Pola Pengungsian yang Harus Ditangani
Andreas menyoroti bahwa distribusi bantuan wajib menjangkau dua kategori pengungsi secara proporsional. Pengungsi terpusat adalah mereka yang bermukim di posko terpadu atau titik evakuasi yang disiapkan pemerintah dan relawan. Adapun pengungsi mandiri memilih mendirikan tenda di halaman rumah, kebun, atau ruang terbuka karena kekhawatiran terhadap kondisi bangunan dan ancaman gempa susulan.
"Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan bantuan bagi korban baik pada posko pengungsian terpusat maupun yang mandiri. Pendataan korban berdasarkan kelompok rentan perlu memperhatikan kelompok lansia, anak-anak dan balita, ibu hamil dan menyusui serta korban disabilitas yang membutuhkan evakuasi khusus," tegas Andreas.
Bencana Alam Bukan Pelanggaran HAM, Tapi Penanganannya Bisa
Andreas menjelaskan bahwa gempa sebagai fenomena alam tidak secara otomatis merupakan pelanggaran HAM. Namun, kelalaian atau keterlambatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar korban dapat menciptakan pelanggaran tersebut. Hak atas kehidupan, kesehatan, pangan, tempat tinggal layak, dan rasa aman tetap harus dijamin selama masa tanggap darurat.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh korban harus memperoleh bantuan secara merata tanpa memandang kepentingan politik lokal. Andreas juga menyampaikan keprihatinan pribadi atas bencana yang melanda Flores, mengingat wilayah tersebut merupakan bagian dari daerah pemilihannya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa?DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa matter?DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.