Gejolak Aceh dan Papua, Gatot Nurmantyo Soroti Akar Masalah
Gatot Nurmantyo: Jurang Ketimpangan Pusat–Daerah Jadi Pemicu Gejolak di Aceh dan Papua
Narakabar.com – Dua peristiwa yang mengguncang stabilitas nasional dalam beberapa pekan terakhir — penurunan bendera Merah Putih di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 serta konflik bersenjata yang belum mereda di Papua — memicu gelombang kritik terhadap cara pemerintah pusat memperlakukan masyarakat di daerah. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai kedua persoalan itu berakar pada satu hal yang sama: semakin melebarnya jarak antara kebijakan di Jakarta dan kondisi kesejahteraan rakyat di daerah.
Aceh: Dampak Banjir Bandang dan Tekanan Anggaran
Menurut Gatot, kerusuhan di Aceh bukan muncul tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi kemarahan warga yang menumpuk selama berbulan-bulan, terutama setelah banjir bandang meluluhlantakkan wilayah yang dijuluki Serambi Mekkah pada akhir November 2025. Pemerintah pusat, dalam pandangannya, gagal merespons dampak bencana tersebut secara memadai.
Kegagalan itu diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Akibatnya, APBD pemerintah Aceh tidak lagi memiliki kapasitas untuk menangani pascabencana.
"Urat nadi ekonomi di daerah itu adalah APBD. Ketika APBD dikurangi, urat nadi itu akan terhambat," kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu (19/8/2026).
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki jejak kontribusi yang sangat besar pada masa awal kemerdekaan. Oleh sebab itu, peristiwa penurunan bendera tersebut harus dibaca pemerintah sebagai alarm agar kemarahan serupa tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain.
Papua: Dialog, Bukan Operasi Tempur
Sementara itu, di Papua, ketegangan antara TNI dan TPN-PB masih berlangsung tanpa tanda-tanda penyelesaian. Gatot menegaskan bahwa pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan persoalan di sana.
"Seharusnya tidak melakukan operasi tempur, tetapi operasi teritorial untuk merebut hati dan pikiran rakyat," tegasnya.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas agar tuntutan masyarakat di daerah dapat dipahami secara utuh. Kasus-kasus kerusuhan, lanjut lulusan Akmil 1982 itu, tidak boleh ditinjau dari satu sudut pandang saja; penelusuran akar masalah harus dilakukan secara jauh lebih komprehensif.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Gejolak Aceh dan Papua Gatot Nurmantyo?Gejolak Aceh dan Papua Gatot Nurmantyo is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Gejolak Aceh dan Papua Gatot Nurmantyo matter?Gejolak Aceh dan Papua Gatot Nurmantyo matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.