Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi Nakal Sebabkan Karhutla
Patrice Rio Capella Minta Prabowo Tegas Sanksi Korporasi di Balik Karhutla
Narakabar.com – Pada Senin, 24 Agustus 2026, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella menyampaikan tuntutan keras agar Presiden Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya mereka yang terafiliasi dengan kepentingan korporasi.
Pernyataan itu dilontarkan Rio seusai memimpin kegiatan Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Hanura tingkat DPC se-Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangkaraya.
Kabut Asap yang Memalukan di Mata Dunia
Rio menyoroti dampak lintas negara dari kebakaran hutan Indonesia. Ia menyebut bahwa kabut asap yang membentang hingga ke Malaysia sampai-sampai memaksa penutupan 15 sekolah di negara tetangga tersebut. Bagi Rio, peristiwa semacam itu menjadi cermin buruk bagi reputasi Indonesia di panggung internasional.
"Kalau kemudian menjadi isu nasional,甚至 sampai 15 sekolah di Malaysia diliburkan karena asap ini, menurut saya ketika hal ini terus terjadi, ini bisa menggambarkan cerminan wajah Indonesia di mata luar negeri," tegasnya.
"Penyakit Tahunan" yang Harus Diantisipasi
Rio mengibaratkan karhutla sebagai persoalan berulang yang sejatinya dapat dicegah jauh sebelum menjadi bencana. Ia menekankan bahwa tanggung jawab antisipasi tidak hanya berada di pundak satu pihak.
"Hampir setiap tahun terjadi karhutla, tinggal besar atau kecil. Seharusnya bisa diantisipasi, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemerintah pusat," ujar Rio dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Tuntutan Pencabutan Izin bagi Pengusaha Hutan Nakal
Sebagai Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Rio secara eksplisit meminta Presiden tidak ragu mencabut izin usaha atau menjatuhkan sanksi hukum berat terhadap pelaku korporasi yang terbukti menjadi dalang pembakaran.
"Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka pantas diberikan tindakan yang cukup keras," kata Rio.
Peringatan agar Janji Hukum Tidak Berhenti di Retorika
Rio mengingatkan publik agar komitmen penegakan hukum yang diucapkan pemerintah benar-benar terwujud di lapangan, bukan sekadar wacana politik.
"Yang paling penting sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla atau tidak. Jangan sampai nanti Presiden menyatakan akan mengambil tindakan tegas, tetapi sampai selesai ternyata tindakan tegasnya tidak ada," pungkasnya.
Data Penegakan Hukum per 23 Agustus 2026
Berdasarkan catatan Bareskrim Polri per Minggu, 23 Agustus 2026, kepolisian telah menetapkan 72 tersangka perorangan yang bersumber dari 89 laporan polisi tersebar di sembilan wilayah Polda, termasuk Kalimantan Tengah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi?Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi matter?Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.