Karhutla Makin Ganas, Anggaran Pencegahan Kalah dari Belanja Rutin Daerah
Ketika Karhutla Makin Ganas, Anggaran Pencegahan Tersingkir dari Prioritas Daerah
Narakabar.com – Musim kemarau 2026 diproyeksikan berlangsung lebih panjang dan lebih kering, sementara dana transfer ke daerah (TKD) menyusut tajam. Kombinasi kedua faktor itu membuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi lumpuh. Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi (KMS-PE) mengangkat persoalan ini dalam Forum Libatkan daring, Kamis (20/8/2026), dengan catatan bahwa anggaran pencegahan kebakaran justru kalah bersaing dari belanja rutin pemerintah daerah.
Tekanan Fiskal yang Menyempit
Kontraksi TKD mencapai hampir 25 persen secara akumulatif, setara sekitar Rp214 triliun. Angka tersebut anjlok dari Rp864,06 triliun pada 2025 menjadi Rp649,99 triliun pada 2026. Di sisi belanja, total alokasi urusan kehutanan secara nasional hanya sekitar Rp1,062 triliun, atau setara 0,10 persen dari keseluruhan belanja daerah. Proporsi belanja urusan kehutanan di Riau bahkan masih berada di bawah rata-rata nasional.
Tarmidzi, Dinamisator KMS-PE sekaligus Koordinator Fitra Riau, menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan membebani fiskal daerah secara berlapis. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan terus membengkak sementara kapasitas fiskal daerah justru menyempit.
"Kebutuhan pembiayaan meningkat, tetapi kemampuan fiskal terbatas. Pencegahan kebakaran dikalahkan oleh kebutuhan rutin dan tanggap darurat."
Dampak Nyata di Riau dan Kalimantan Barat
Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat untuk periode Februari hingga November 2026. Akan tetapi, dana yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hanya sekitar Rp3,67 miliar, belum termasuk belanja darurat sebesar Rp50 miliar. Analisis citra satelit dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat luas kebakaran mencapai sekitar 15.477 hektare sepanjang Januari–Juni 2026, dengan sekitar 92 persen di antaranya berada di lahan gambut.
Pola serupa terpantau di Kalimantan Barat. Sekitar 28 ribu hektare hutan dan lahan dilaporkan terbakar pada periode Januari–Juni 2026, dan sebagian besar titik api terpusat di kawasan gambut. BMKG memperkirakan puncak kemarau jatuh pada rentang Juli–September 2026, dengan Agustus sebagai periode paling genting.
Respons Eksekutif dan Rekomendasi
Keterbatasan anggaran juga dirasakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBDPK Riau, Jim Gafur, mengungkapkan bahwa sejumlah pos anggaran mitigasi yang mereka ajukan tidak memperoleh persetujuan.
"Anggarannya diblokir. Item-itemnya di-pending karena dianggap bukan prioritas."
Fernando H Siagian, Kepala Subdirektorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dialog dengan pihak pembuat kebijakan anggaran sehingga
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Karhutla Makin Ganas Anggaran Pencegahan Kalah?Karhutla Makin Ganas Anggaran Pencegahan Kalah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Karhutla Makin Ganas Anggaran Pencegahan Kalah matter?Karhutla Makin Ganas Anggaran Pencegahan Kalah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.