Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
Kemendagri: Digitalisasi Transaksi Daerah Harus Dongkrak PAD, Bukan Sekadar Bayar Nontunai
Narakabar.com – Paradigma pengelolaan keuangan daerah di Indonesia tengah diarahkan ke titik baru. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penyediaan kanal pembayaran nontunai semata. Yang dituntut adalah transformasi menyeluruh menuju manajemen pendapatan digital berbasis data, dengan tujuan akhir meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Konteks Kebijakan: Rapat Koordinasi Perubahan Permendagri
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021. Agenda rapat mencakup revisi ketentuan tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan berlangsung di Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026.
"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar menyediakan QRIS, virtual account, atau mobile banking. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi dan menjadikan data transaksi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah."
Dari Digital Payment ke Digital Revenue Management
Teguh Narutomo menekankan bahwa digitalisasi yang sesungguhnya mencakup seluruh rantai proses: mulai dari pendataan, penetapan, penagihan, rekonsiliasi, hingga pelaporan pajak dan retribusi daerah. Ketika seluruh tahapan tersebut terhubung dalam satu sistem, data transaksi berubah fungsi dari sekadar catatan penerimaan menjadi alat pengawasan, pemetaan potensi penerimaan, dan landasan pengambilan kebijakan pendapatan berbasis data.
"Kita perlu mengubah cara pandang dari digital payment menuju digital revenue management. Data transaksi tidak boleh berhenti sebagai catatan pembayaran, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengawasi, memetakan potensi, dan mengambil kebijakan pendapatan daerah berbasis data."
Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah tidak lagi sekadar memfasilitasi kemudahan pembayaran pajak secara digital. Lebih dari itu, data yang terkumpul menjadi instrumen untuk mengidentifikasi potensi penerimaan baru, menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Ukuran Keberhasilan: Dampak Nyata pada PAD
Teguh menegaskan bahwa volume transaksi digital bukan tolok ukur keberhasilan. Yang menjadi tolok ukur sesungguhnya adalah apakah digitalisasi mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, menekan kebocoran penerimaan, dan pada akhirnya mendongkrak angka PAD.
"Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan hanya berapa banyak transaksi yang dilakukan melalui kanal digital, tetapi apakah digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran, dan pada akhirnya meningkatkan PAD."
Peran Strategis TP2DD
Dalam eksekusi kebijakan di lapangan, TP2DD diposisikan sebagai motor koordinasi strategis. Tim ini dituntut memastikan bahwa transformasi digital di setiap daerah berjalan terarah dan menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja pendapatan, bukan sekadar formalitas administratif.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar?Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar matter?Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.