Merpati Rp305 Juta di Tengah Bencana dan Efisiensi: Seberapa Penting Belanja Seremoni HUT RI?
Merpati Rp305 Juta dan Pertanyaan Prioritas di Tengah Krisis
Narakabar.com – Di langit Istana Merdeka, Jakarta, seekor burung merpati yang dilepaskan bebas menjadi penutup salah satu momen sakral peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Namun, di balik pemandangan sesaat itu, sebuah angka kini memicu perdebatan publik: Rp305,25 juta. Nilai tersebut tercatat sebagai biaya pengadaan burung merpati dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tahun 2026.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan angka itu melalui data pengadaan pemerintah. Bagi lembaga antikorupsi tersebut, persoalan bukan terletak pada boleh atau tidaknya negara menggelar seremoni kemerdekaan. Yang dipertanyakan adalah apakah pelepasan merpati bernilai ratusan juta rupiah masih layak disebut belanja mendesak ketika pemerintah justru meminta seluruh kementerian dan lembaga mengencangkan ikat pinggang anggaran.
Detail Pengadaan
Menurut informasi yang tercantum di laman resmi data.inaproc.id, paket pengadaan tersebut diberi nama "Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026". Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menjadi instansi pelaksana, dengan nilai kontrak Rp305,25 juta. Kontrak dimenangkan oleh perusahaan Indoglobal Multi Karya.
Secara absolut, nominal itu tergolong kecil bila diukur terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, justru di titik itulah perdebatan sesungguhnya bermula—bukan soal besar-kecilnya angka, melainkan soal bagaimana skala prioritas disusun.
Kritik ICW: Belanja Tanpa Urgensi
Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menyebut pengadaan merpati itu sebagai bentuk perayaan berlebihan di saat kebutuhan publik yang lebih mendesak belum terakomodasi.
"Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Wana.
Menurut ICW, masalahnya melampaui nominal Rp305 juta. Pengadaan tersebut dinilai merefleksikan pola pengelolaan anggaran yang tidak berpijak pada skala prioritas dan mengabaikan aspek urgensi.
"Bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," ujarnya.
Konteks Bencana yang Belum Tuntas
Sorotan ICW semakin tajam karena pengadaan merpati muncul di saat Indonesia masih bergulat dengan berbagai bencana. Gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Kalimantan, serta pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatra yang belum sepenuhnya selesai—semuanya menjadi latar yang membuat kritik tersebut terasa lebih tajam.
Dalam penelusurannya, ICW berupaya melacak realisasi paket pengadaan penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," ungkap Wana.
Temuan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana atau memberikan bantuan untuk penanganan bencana. Mekanisme penanganan keadaan darurat bisa beragam dan tidak seluruhnya tercatat sebagai paket pengadaan dalam satu sistem. Meski demikian, penelusuran tersebut tetap membuka pertanyaan mengenai transparansi sekaligus arah prioritas belanja negara.
Anggaran BNPB yang Pernah Dipersoalkan
Kritik terhadap alokasi anggaran penanganan bencana bukan hal baru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebelumnya menyoroti pagu awal anggaran BNPB tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp491 miliar. Angka itu kemudian naik menjadi sekitar Rp1,05 triliun pada Juni 2026.
Menurut YLBHI, nominal tersebut masih sangat jauh di bawah pagu BNPB tahun 2024 yang mencapai Rp4,9 triliun.
"Anggaran itu masih sangat jauh dibandingkan pagu 2024 sebesar Rp4,9 triliun. Dengan potensi bencana yang selalu meningkat, salah satunya karena tata kelola yang salah dalam eksplorasi alam, angka itu jauh dari kebutuhan dan angka ideal," tulis YLBHI.
YLBHI kemudian menarik perbandingan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyentuh ratusan triliun rupiah.
"Sedangkan mitigasi bencana harus menunggu nyawa manusia hilang untuk dapat tambahan anggaran," tulis YLBHI.
Pemerintah sendiri menyatakan bahwa pengadaan merpati tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku dan berkomitmen untuk memperhatikan aspirasi publik serta efisiensi anggaran. Namun, di tengah tekanan efisiensi dan deretan bencana yang belum terselesaikan, pertanyaan tentang urgensi belanja seremonial tetap menggantung di ruang publik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Merpati Rp305 Juta di Tengah Bencana?Merpati Rp305 Juta di Tengah Bencana is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Merpati Rp305 Juta di Tengah Bencana matter?Merpati Rp305 Juta di Tengah Bencana matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.