Mirip Rezim Otoriter! Pembekuan Rekening Jadi Alat Tekan Gerakan Sipil
Pembekuan Rekening Dinilai Meniru Pola Rezim Otoriter
Masduki: Strategi Besar untuk Mengendalikan Gerakan Sipil
Narakabar.com – Masduki, pemimpin Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), menyatakan bahwa langkah pembekuan rekening yang berkaitan dengan gerakan kritis bukan sekadar urusan administratif perbankan. Ia melihat kemiripan jelas dengan pola yang lazim dipakai rezim otoriter untuk menyempitkan ruang gerak warga.
"Ini bagian dari satu yang disebut taktik besar atau strategi besar, strategi umum yang dilakukan oleh rezim otoriter untuk mengendalikan atau setidaknya menghadang laju gerakan masyarakat sipil, khususnya berbasis warga," kata Masduki kepada Suara.com, Senin (24/8/2026).
Dimensi Digital: Dari Pembekuan Akun hingga Pemutusan Internet
Dalam praktiknya, pembatasan terhadap aktivitas sipil dapat ditempuh melalui berbagai jalur, termasuk ruang digital. Masduki menyebut pembekuan akun digital, peretasan, serta pemutusan akses internet sebagai instrumen yang dikenal dalam konteks pengendalian kelompok masyarakat.
"Jadi bentuk-bentuk ini kalau dalam konsep itu dikenal sebagai misalnya pertama digital freezing ya, freeze. Jadi pembekuan segala akun-akun digital," ujarnya.
Merambah ke Sektor Ekonomi: Digital Banking Freezing
Pola serupa, menurut Masduki, kini meluas ke sektor ekonomi melalui pembekuan rekening perbankan. Rekening yang terafiliasi dengan gerakan kritis berisiko kehilangan akses, sehingga aktivitas pendanaan masyarakat sipil ikut terhambat.
"Nah, fenomena yang sama di sektor ekonomi juga dilakukan oleh rezim otoriter. Dalam hal ini yang disebut dengan digital banking freezing atau digital censorship istilahnya," imbuhnya.
Kapan Pembekuan Menjadi Masalah Serius?
Masduki menjelaskan bahwa pembekuan rekening dapat bersifat sementara maupun permanen. Selain itu, intervensi terhadap akun keuangan juga bisa berupa peretasan yang membuat pemilik kehilangan kendali atas sumber dayanya.
Ia menegaskan persoalan ini menjadi serius ketika rekening yang dibekukan tidak terkait dengan aktivitas yang mengancam negara, melainkan dipakai untuk mendukung penyampaian aspirasi dan kritik publik.
"Kalau misalnya itu rekening teroris, ya wajar karena ada aspek yang membahayakan negara. Tapi ini kan mereka melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi, sikap kritis," tegasnya.
Peran Kepolisian dan Independensi Lembaga Perbankan
Masduki turut mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan—khususnya kepolisian—yang meminta lembaga perbankan mengambil tindakan terhadap rekening tertentu. Intervensi semacam itu dinilai berisiko menggerus independensi lembaga dan mengikis kepercayaan publik pada sistem keuangan.
Secara keseluruhan, langkah pembekuan rekening dipadukan dengan sensor digital dinilai menghambat pendanaan serta menyempitkan ruang aspirasi masyarakat sipil.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mirip Rezim Otoriter Pembekuan Rekening Jadi?Mirip Rezim Otoriter Pembekuan Rekening Jadi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mirip Rezim Otoriter Pembekuan Rekening Jadi matter?Mirip Rezim Otoriter Pembekuan Rekening Jadi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.