Pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik, Sejarawan Pertanyakan: Untuk Siapa?
Pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik: Untuk Siapa?
Narakabar.com – Pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik — itulah inti persoalan yang kembali disuarakan dalam forum akademik di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Sejarawan sekaligus penulis Bernarda Meteray, dalam bedah buku berjudul Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua, menyoroti jurang lebar antara narasi pembangunan pusat dan pengalaman nyata masyarakat asli Papua. Diskusi yang dipandu reporter Agustin Dwi Anggraini ini menjadi ruang publik untuk mempertanyakan kembali arah kebijakan yang selama ini berjalan tanpa mendengar suara komunitas lokal.
Akar Konflik yang Belum Terobati
Bernarda menjelaskan bahwa karya Thom Beanal bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin tajam atas dinamika kekerasan yang terus mewarnai kehidupan di tanah Papua. Buku tersebut menyinggung bagaimana komunitas asli Papua kian terpinggirkan di wilayah yang secara historis menjadi tanah leluhurnya sendiri. Proses pembangunan yang mengabaikan konteks budaya dan sosial hanya memperdalam luka yang seharusnya disembuhkan oleh negara.
"Sebenarnya Pak Thom menandaskan bahwa situasi konflik dan kekerasan masih saja terjadi di tanah Papua. Di sisi lain diakui bahwa orang asli Papua semakin minoritas di tanahnya."
Relevansi buku, menurut Bernarda, terletak pada kemampuannya membuka kembali persoalan pembangunan yang hingga kini belum mendapat jawaban memadai. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang mengabaikan dimensi lokal akan memperlebar kesenjangan antara janji pusat dan realitas di lapangan.
Dua Pertanyaan Kritis untuk Pusat Pemerintahan
Dalam konteks perumusan kebijakan, Bernarda mengajukan dua interogasi fundamental. Pertama, apakah pemerintah pusat benar-benar memahami seluruh dimensi kehidupan masyarakat Papua terkait pembangunan? Kedua, apakah Jakarta menghargai sejarah panjang Papua sebagai entitas yang menjadi bagian dari negara-bangsa Indonesia? Dua pertanyaan ini, menurutnya, belum pernah dijawab secara utuh oleh lembaga-lembaga negara.
"Berkaitan dengan masalah pembangunan, bahwa pertama apakah Jakarta selama ini memahami seluruh aspek orang Papua, berkaitan dengan pembangunan, yang kedua apakah Jakarta memahami sejarah proses Papua sebagai bagian dari negara bangsa Indonesia."
Ia menilai bahwa berbagai program yang telah digulirkan selama ini belum sepenuhnya menjawab aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Pembangunan yang hanya berorientasi pada angka pertumbuhan tanpa memperhatikan dimensi sosial-budaya akan kehilangan legitimasi di mata warga dan justru memicu resistensi.
Pengangguran, Gerakan Sipil, dan Ancaman Instabilitas
Tingginya angka pengangguran di Papua, sebagaimana dicatat dalam laporan terpisah, turut memicu gelombang gerakan sipil dan ketidakstabilan sosial. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pembangunan tidak boleh dipandang semata dari sudut pandang birokrasi pemerintah, melainkan harus berpihak pada kepentingan komunitas yang menjadi sasaran utama. Ketika pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik tanpa mekanisme dialog yang inklusif, setiap proyek infrastruktur berisiko menjadi sumber ketegangan baru alih-alih penggerak kesejahteraan.
"Karena ternyata dalam banyak pandangan pembangunan Papua selama ini jawabannya belum sepenuhnya sesuai kebutuhan dan aspirasi. Sesungguhnya pembangunan yang diharapkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di tanah Papua."
Bernarda menutup pandangannya dengan peringatan keras: apabila persoalan-persoalan mendasar masyarakat Papua dibiarkan mengendap tanpa penanganan konkret, pembangunan akan kehilangan makna dan kepercayaan publik secara permanen.
"Pembangunan untuk siapa sebenarnya. Ya inilah harapan kita semua agar pembangunan diharapkan sungguh menjawab. Apabila semua permasalahan tidak ditangani tentu saja masyarakat merasa bahwa pembangunan itu bukan bagian dari mereka."
FAQ
Apa inti kritik yang disampaikan Bernarda Meteray dalam forum 24 Agustus 2026? Bernarda mengkritik bahwa kebijakan pembangunan dari pusat belum memahami konteks sosial-budaya masyarakat Papua dan belum menjawab kebutuhan riil komunitas lokal, sehingga konflik dan marginalisasi terus berlanjut.
Bagaimana masyarakat Papua dapat memastikan pembangunan sesuai kebutuhan lokal? Menurut Bernarda, diperlukan mekanisme dialog yang menempatkan aspirasi komunitas sebagai acuan utama, bukan sekadar angka pertumbuhan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, setiap program berisiko kehilangan legitimasi.
Apa peran buku Thom Beanal dalam diskusi kebijakan pembangunan? Buku tersebut berfungsi sebagai landasan akademik untuk menyoroti sejarah kekerasan, marginalisasi, dan ketimpangan pembangunan di Papua, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat asli.