Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan
Surya Paloh Dorong RUU Pemilu Rampung pada 2026
Narakabar.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu dipercepat dan tidak ditunda sampai tahun depan. Seruan itu disampaikan Paloh saat berada di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026), di tengah dimulainya kebutuhan persiapan penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.
Bagi Paloh, RUU Pemilu bukan sekadar agenda legislasi rutin. Aturan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi Indonesia, tata kelola pemilihan umum, serta kepastian bagi seluruh pihak yang akan terlibat dalam proses elektoral. Karena itu, ia menilai penyelesaian pada tahun ini akan memberikan ruang yang lebih baik bagi penyempurnaan regulasi.
RUU Pemilu Dinilai Harus Menjadi Prioritas
Paloh menempatkan revisi atau penyusunan aturan pemilu sebagai salah satu pekerjaan paling penting dalam program legislasi. Ia berpandangan pembahasan tidak perlu menunggu pergantian tahun, terutama ketika tahapan persiapan KPU telah mulai bergerak.
"Tapi tahun ini bisa diselesaikan kan jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunggu tahun depan misalnya? Sementara undang-undang pemilu ini saya pikir paling strategis sekali untuk menjadi pergumulan kita bersama untuk mencari, ya kan, pilihan-pilihan yang terbaik untuk lebih menyempurnakan lagi undang-undang pemilu yang sudah kita miliki," ujar Surya.
Kecepatan pembahasan, dalam pandangan Paloh, perlu tetap dibarengi dengan perumusan yang matang. RUU Pemilu menyentuh fondasi pelaksanaan pesta demokrasi, mulai dari ketentuan peserta pemilu hingga mekanisme yang akan digunakan dalam penyelenggaraan. Kepastian hukum yang lebih awal juga penting agar persiapan kelembagaan tidak berjalan dalam situasi aturan yang belum jelas.
Ia menolak anggapan bahwa RUU Pemilu dapat dikesampingkan demi membahas berbagai rancangan undang-undang lain. NasDem memandang aturan pemilu layak ditempatkan dalam daftar utama, sebab dampaknya akan dirasakan luas oleh partai politik, penyelenggara, calon peserta, dan pemilih.
"Jadi mana yang kita harus prioritaskan sebenarnya? Saya pikir salah satu produk undang-undang yang harus kita prioritaskan adalah undang-undang pemilu itu, dibandingkan dengan undang-undang macam-macam lagi yang lain," tegasnya.
NasDem Tetap Usung Ambang Batas 7 Persen
Dalam pembahasan RUU Pemilu, Partai NasDem tetap konsisten mendorong kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7 persen. Usulan ini menjadi salah satu posisi politik NasDem dalam percakapan mengenai desain sistem pemilu ke depan.
Ambang batas parlemen merupakan ketentuan yang menentukan persentase minimum suara nasional yang harus diraih partai politik agar memperoleh kursi di DPR. Perubahan angka ambang batas akan berdampak pada komposisi partai di parlemen dan persaingan dalam pemilu legislatif. Karena konsekuensinya besar, isu tersebut berpotensi memunculkan perbedaan kepentingan di antara partai-partai politik.
Paloh menyatakan perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Perdebatan mengenai substansi RUU Pemilu, termasuk soal ambang batas parlemen, perlu dijalani melalui pertukaran gagasan dan penghormatan terhadap sikap pihak lain.
"Kan kawan-kawan lain, teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa ada yang terima, bisa yang tidak terima. Saya kan menghargai sekali ini. Bagaimana kita hanya menghargai pendapat kita? Kalau hanya pendapat kita yang kita hargai, rusak negeri ini," pungkasnya.
Kepastian Aturan untuk Persiapan Pemilu
RUU Pemilu memiliki arti penting karena menjadi kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Ketika aturan dibahas lebih dini, para pemangku kepentingan memiliki kesempatan lebih luas untuk menelaah dampak setiap ketentuan dan menyiapkan langkah yang diperlukan. Bagi KPU, kepastian regulasi berkaitan dengan penyusunan tahapan serta kesiapan teknis penyelenggaraan.
Di sisi lain, pembahasan yang diprioritaskan memberi ruang bagi parlemen dan pemerintah untuk menimbang berbagai pilihan kebijakan secara terbuka. Perbedaan usulan antarpihak tidak harus dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai proses untuk mencari rumusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem demokrasi.
Desakan Paloh agar RUU Pemilu diselesaikan pada 2026 mempertegas posisi NasDem bahwa pembaruan aturan pemilu tidak sebaiknya ditunda. Partai itu juga mempertahankan gagasan ambang batas parlemen 7 persen sebagai bagian dari arah yang ingin diperjuangkan dalam pembahasan.
Hasil pembicaraan RUU Pemilu nantinya akan menentukan bentuk aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya. Karena itu, perhatian terhadap substansi, jadwal pembahasan, dan ruang dialog antarpartai menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan demokrasi secara lebih baik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut?Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut matter?Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.