Sebuah jaringan produksi narkotika berbasis rumahan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, akhirnya terungkap setelah aparat kepolisian menyita ratusan cartridge
Dicecar Jaksa Soal Umrah Gratis menjadi sorotan utama dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah…
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66 Triliun ke DPR untuk Kesiapan Operasional 2027 Narakabar.com – Desakan operasional di lapangan yang terus meningkat memaksa institusi kepolisian mencari ruang fiskal baru di tengah pengetatan anggaran negara. Pada Selasa, 1 September 2026, Wakil Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat hadir di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, untuk memaparkan kebutuhan finansial Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI. Di hadapan para legislator, Wahyu menyampaikan dua permohonan sekaligus: tambahan pagu anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun fiskal 2027, serta pergeseran dana internal senilai Rp3,6 triliun dari pos belanja modal ke belanja barang. Pagu Anggaran 2027 Turun Hampir Rp7 Triliun Sebelum masuk ke angka tambahan,…
Operasi Rumahan Etomidate di Tebet Dibongkar: Satu WNA Malaysia Ditangkap, 131 Cartridge Vape Disita Narakabar.com – Sebuah jaringan produksi narkotika berbasis rumahan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, akhirnya terungkap setelah aparat kepolisian menyita ratusan cartridge vape yang ternyata berisi zat anestesi etomidate. Penangkapan dilakukan terhadap seorang warga negara asing asal Malaysia berinisial LYL, berusia 42 tahun, yang diduga mengelola proses pengolahan dan distribusi zat tersebut secara mandiri di dua titik berbeda dalam wilayah yang sama. Kasus ini menambah daftar panjang modus operandi baru yang digunakan sindikat narkotika untuk menyelundupkan zat terlarang ke pasar gelap Indonesia. Alih-alih mengandalkan jalur pelabuhan atau bandara, pelaku memanfaatkan perangkat vape—yang kini sudah menjadi bagian dari…
Jepang Cabut Tekanan Pengawasan Batas Lembur 45 Jam, Efektif 1 September 2026 Narakabar.com – Mulai Selasa, 1 September 2026, otoritas ketenagakerjaan Jepang tidak lagi berwenang menekan perusahaan agar membatasi jam lembur karyawannya pada angka 45 jam per bulan. Keputusan ini mengubah secara fundamental lanskap regulasi kerja di negara yang selama dua dekade terakhir berjuang keras menghapus stigma budaya kerja berlebihan. Dengan berlakunya aturan baru tersebut, manajemen setiap perusahaan kini memegang kendali penuh atas penentuan durasi jam kerja tanpa intervensi dari kantor pengawasan standar ketenagakerjaan. Dasar Kebijakan: Krisis Kekurangan Tenaga Kerja Perdana Menteri Sanae Takaichi menjadi arsitek utama langkah kontroversial ini. Ia memposisikan revisi aturan sebagai respons langsung terhadap kelangkaan tenaga…
