Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat – 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat | 1.287 Personel Amankan Aksi Demonstrasi di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga – Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 26 Juni 2026, ditangani dengan ketat oleh 1.287 personel kepolisian dan instansi terkait. Penjagaan terpadu di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) RI serta depan Gedung DPR RI mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas politik di tengah seruan aktivis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis dan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia, yang menuntut perubahan dalam kebijakan nasional.

Penjagaan di Kantor BGN

Kantor BGN RI di Gambir menjadi salah satu pusat perhatian dalam aksi tersebut. Pihak kepolisian mengambil langkah proaktif dengan menempatkan personel di titik-titik kritis seperti akses utama, area parkir, dan jalur evakuasi. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menjelaskan bahwa penjagaan ini melibatkan koordinasi erat dengan pihak BGN dan DPR RI untuk memastikan keamanan selama berlangsungnya aksi.

“Penjagaan yang ketat di Kantor BGN dan DPR RI bertujuan menghindari gangguan keamanan, terutama karena tempat ini menjadi simbol kebijakan pemerintah yang dianggap penting oleh massa,” ujar Erlyn kepada Suara.com pada hari itu.

Aksi di depan Kantor BGN melibatkan ribuan peserta yang menuntut penghapusan subsidi makanan. Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis mengklaim bahwa kebijakan subsidi berdampak negatif pada distribusi pangan dan kebijakan pengelolaan anggaran. Polisi mengimbau peserta untuk mematuhi aturan, seperti tidak menghalangi lalu lintas dan memakai alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan.

Kondisi di DPR RI

Sementara itu, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI juga diperketat dengan kehadiran personel yang siap merespons situasi. Demonstrasi ini diikuti oleh Konsersium Pemuda Kepulauan Republik Indonesia, yang menyoroti isu kebijakan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Erlyn menambahkan bahwa polisi juga memantau aktivitas di sekitar gedung parlemen untuk mencegah terjadinya konflik antara peserta aksi dan masyarakat umum.

“DPR RI menjadi titik fokus karena dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan nasional,” lanjut Erlyn. “Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk penolakan terhadap kebijakan tertentu.”

Aksi tersebut berlangsung secara tertib, meski sempat terjadi peningkatan kepadatan di sekitar kawasan Gambir. Pemimpin aksi dari Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis mengatakan bahwa peserta mengutamakan dialog dengan pihak pemerintah. “Kami ingin mengajak pemerintah untuk membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari berbagai kalangan,” ujarnya.

Kondisi jalan raya di Jakarta Pusat juga dikelola dengan baik. Pihak kepolisian mengatur lalu lintas di sekitar kawasan demonstrasi, sementara tukang ojek dan pengemudi angkutan umum diberi informasi tentang arahan lalu lintas. Erlyn menjelaskan bahwa ratusan kendaraan terparkir di jalur tertentu untuk mencegah kemacetan dan memastikan akses personel ke lokasi penjagaan tetap lancar.

Dalam beberapa jam, aksi unjuk rasa berakhir tanpa ada kekerasan yang terjadi. Pemimpin aksi dan pihak kepolisian sepakat bahwa kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahfud MD, yang hadir sebagai pembicara utama, mengapresiasi upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban. Ia menantang Prabowo Subianto untuk membuka-bukaan terkait siapa yang membiayai aksi mahasiswa, menimbulkan sorotan dalam lingkaran politik.

Kehadiran 1.287 personel kepolisian tidak hanya untuk mengamankan kegiatan, tetapi juga sebagai bentuk respons cepat terhadap kegugupan massa. Erlyn menambahkan bahwa penjagaan di Kantor BGN dan DPR RI dilakukan secara bersinergi dengan pihak setempat untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan. “Ini adalah bentuk koordinasi yang solid antara kepolisian dan instansi terkait,” katanya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari gelombang kegiatan sosial yang terus berlangsung di Jakarta Pusat. Partisipan yang tergabung dalam berbagai kelompok menunjukkan keberagaman isu yang mereka perjuangkan, termasuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan pangan, dan keterbukaan pemerintah. Erlyn menilai bahwa penjagaan yang ketat membantu mengurangi risiko konflik, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mengambil langkah serius dalam menghadapi aspirasi masyarakat.