Special Plan: Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

Special Plan: Perempuan Diposisikan sebagai Pendorong Ekonomi Restoratif

Special Plan – Dalam rangka mendorong ekonomi restoratif yang lebih inklusif, Special Plan menjadi inisiatif penting yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pengembangan sektor pangan, energi, dan lingkungan. Forum Kunstkring Dialogue, yang berlangsung di Jakarta selama tiga hari, 24 hingga 26 Juni 2026, menegaskan pentingnya strategi ini untuk mengubah peran perempuan dari sekadar penerima manfaat menjadi penggerak utama kebijakan pembangunan nasional.

Transformasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Special Plan bertujuan memperkuat peran perempuan dalam ekonomi restoratif, dengan fokus pada akses yang lebih adil terhadap sumber daya alam, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebagai pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), perempuan di Indonesia telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan sekitar 80 persen pengusaha mikro dan kecil berasal dari kalangan perempuan. Namun, sampai saat ini, mereka masih menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar, modal, dan teknologi yang diperlukan.

“Special Plan adalah wujud komitmen untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku yang aktif dalam transformasi ekonomi restoratif,” kata Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA.

Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, akademisi, pengusaha, serta perwakilan masyarakat adat, disepakati bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan harus ditingkatkan. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berkelanjutan.

Program Khusus untuk Membangun Ekonomi Restoratif

Untuk mewujudkan Special Plan, pemerintah menggagas beberapa program seperti Kebun Pangan Perempuan (KPP) dan Perhutanan Sosial Khusus Perempuan. Program KPP, misalnya, memberdayakan perempuan melalui pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan pengurangan limbah. Sementara Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur telah menyalurkan izin seluas 648 hektare kepada 335 orang, dengan 310 di antaranya perempuan.

“Komitmen bersama dalam Special Plan akan mengubah cara pemerintah memandang perempuan sebagai sumber daya yang strategis, bukan hanya sebagai bagian dari kebijakan sosial,” tambah Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata.

Special Plan juga menekankan kemitraan antar sektor. Kementerian Kehutanan, PPPA, dan sektor pariwisata diharapkan bekerja sama untuk memastikan perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan sumber daya. Kemitraan ini penting untuk mengatasi hambatan seperti beban kerja domestik yang sering menghalangi pengembangan usaha.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan lingkungan. “Dengan Special Plan, kita tidak hanya memprioritaskan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian perempuan melalui akses terhadap lahan, modal, dan pasar,” katanya.

Selain itu, Special Plan juga mencakup pendanaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menjadi pengambil keputusan dan pengelola sumber daya secara mandiri. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Acara Kunstkring Dialogue juga menjadi platform bagi inovator muda dan lembaga lokal untuk berbagi solusi yang berbasis perempuan. Misalnya, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) menggagas program pengembangan agroforestri bambu yang melibatkan perempuan sebagai pengelola utama. Program ini tidak hanya mendukung ekonomi restoratif, tetapi juga membantu menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat.