Latest Program: Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Latest Program - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Latest Program – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengadakan sosialisasi mengenai penandaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Acara yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) ini bertujuan memperkuat keterpaduan antara perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Dalam upaya memastikan prioritas nasional tercapai, Kemendagri mengintegrasikan penandaan sebagai alat untuk memandu alokasi dana daerah. Fokus khusus diberikan pada peningkatan ketahanan pangan, yang menjadi salah satu pilar strategis menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, penandaan juga memastikan belanja wajib di sektor pendidikan dan infrastruktur publik dipenuhi secara efektif.
“Penandaan ini menjadi strategi untuk memastikan setiap pengeluaran daerah berkontribusi pada pencapaian target nasional serta kebutuhan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuda Agus Fatoni dalam acara yang dihadiri secara langsung dan daring oleh seluruh Pemda Indonesia.
Fatoni menekankan bahwa penandaan memainkan peran krusial dalam menjamin konsistensi program daerah dengan kebutuhan nasional. Ia menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, melainkan juga terkait aksesibilitas, distribusi, kualitas konsumsi, serta kesinambungan sistem pangan lokal. Oleh karena itu, peran Pemda dalam mengarahkan anggaran ke arah ini sangat vital.
“Dengan mekanisme ini, Pemda dapat memastikan dana yang dialokasikan secara tepat guna meningkatkan produksi pangan, memperkuat infrastruktur pertanian, mengendalikan inflasi, membangun cadangan daerah, menaikkan kesejahteraan petani, serta menjamin kelancaran rantai pasok dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Menurut Fatoni, tantangan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan penandaan, program daerah dirancang lebih terukur dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri Beri Insentif Rp3 Miliar untuk Pemda Berprestasi di Papua
Dalam kesenjangan, Kemendagri juga memberikan insentif berupa dana Rp3 miliar kepada Pemda di Papua yang berhasil mencapai target dalam program ketahanan pangan. Insentif ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya daerah dalam mendukung prioritas nasional, khususnya terkait pangan.
