Latest Program: Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan

Program Terbaru: Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan

Latest Program – Program terbaru yang saat ini menjadi sorotan adalah penggunaan 1.000 cadet Akmil dalam Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dan TNI, dengan tujuan memberikan pendidikan kemiliteran kepada siswa. Namun, Amnesty International Indonesia mengkhawatirkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan ruang netral pendidikan sipil. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat militerisasi pendidikan, yang bisa mengancam kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan berkembang secara holistik.

Kritik Amnesty: Pendidikan Sipil Harus Netral

“Pendidikan sipil harus menjadi ruang yang bebas dari pengaruh kekuasaan militer, bukan justru menjadi sarana untuk memperkuat kontrol tersebut,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).

Usman menyoroti bahwa Sekolah Rakyat seharusnya berfokus pada pengembangan karakter siswa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya militer. Ia mengingatkan bahwa pelibatan taruna Akmil dalam program ini bisa menyebabkan ketimpangan dinamika kekuasaan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga rentan. Kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip pendidikan inklusif yang tercantum dalam konvensi Hak Anak.

Implementasi Program dan Konsekuensinya

Program penggunaan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter. Namun, banyak pihak khawatir ini akan menciptakan pendidikan yang lebih mengarah pada kedisiplinan ala militer, daripada pembentukan wawasan sosial yang luas. Usman menekankan bahwa siswa di sekolah rakyat perlu memiliki ruang untuk berpikir kritis dan bersikap independen, tanpa tekanan dari sistem militer.

Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah yang bisa memperkuat dominasi militer di sektor pendidikan. Selama ini, sekolah rakyat diharapkan menjadi tempat untuk melatih nilai-nilai kebangsaan, tetapi Usman khawatir hal ini akan berubah menjadi pelatihan kemiliteran yang mengabaikan prinsip pendidikan sipil. Ia mencontohkan era Orde Baru, di mana militerisme dalam pendidikan berujung pada otoriterisme dan pelanggaran HAM terhadap anak-anak.

Prinsip Pendidikan Sipil vs Militer

Usman Hamid menjelaskan bahwa pendidikan sipil bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kebebasan individu, sementara pendekatan militer lebih menekankan kedisiplinan, kesetiaan, dan kepatuhan. “Jika siswa belajar hanya dengan cara yang memaksa seperti militer, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk bereksplorasi dan berpikir secara bebas,” tambahnya.

Program ini dinilai tidak hanya memengaruhi kemampuan berpikir siswa, tetapi juga mengubah struktur kekuasaan dalam sekolah. Taruna Akmil yang ditempatkan di sekolah rakyat bisa menjadi pihak yang mengatur kegiatan belajar mengajar, sehingga menyebabkan ketergantungan siswa pada sistem militer. Usman menekankan bahwa pendidikan yang baik harus menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan, bukan dominasi.

Amnesty: Pemerintah Perlu Fokus pada Hak Anak

“Kebijakan ini bertentangan dengan konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, yang menyatakan bahwa pendidikan harus melatih penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tambah Usman.

Menurutnya, militerisasi pendidikan bisa menghalangi siswa untuk mengembangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Usman juga menyoroti bahwa pendidikan kemiliteran di sekolah rakyat mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, melainkan hanya memperkuat kekuasaan militer dalam sistem pendidikan. “Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak menjadi alat untuk memperluas pengaruh militer di ranah sipil,” tegasnya.

Respons dari Pihak Terkait

Program penggunaan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian dari para pendidik dan organisasi masyarakat. Banyak yang menyebutkan bahwa kebijakan ini perlu diperiksa ulang agar tidak mengabaikan prinsip pendidikan yang berimbang. “Sekolah rakyat harus menjadi tempat yang melatih semua anak, tidak hanya yang dipilih secara khusus,” kata seorang guru yang enggan menyebutkan nama.

Dalam konteks global, militerisasi pendidikan sering dikaitkan dengan risiko terjadinya kekuasaan yang tidak seimbang. Amnesty International menekankan bahwa program ini harus mengakui bahwa kebebasan belajar siswa adalah prioritas utama. “Jika pendidikan rakyat dimiliterisasi, maka kita berisiko mengabaikan hak belajar yang sudah dijamin dalam konstitusi,” tambah Usman.

Kesimpulan dan Harapan

Pendekatan kritis terhadap program terbaru ini menunjukkan bahwa perlu ada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Usman Hamid berharap kebijakan ini tidak menjadi langkah terakhir dalam proses militerisasi pendidikan, tetapi bisa diubah menjadi program yang lebih inklusif dan bermakna. “Pendidikan harus menjadi jembatan menuju masyarakat yang lebih adil, bukan alat untuk memperkuat dominasi militer,” pungkasnya.