New Policy: 5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!

New Policy: 5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil Ingatkan Stop Militerisasi Ruang Sipil

New Policy – Kebijakan baru yang memperkenalkan latihan militer (Latsarmil) untuk peserta calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan setelah lima peserta meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini, karena dianggap memperparah militerisasi ruang sipil.

Kebijakan Baru Dinilai Merusak Pengelolaan Koperasi

Kebijakan baru ini mengintegrasikan elemen militer ke dalam proses perekrutan dan pelatihan peserta KDMP, yang sebelumnya dianggap tidak relevan dengan kebutuhan sektor koperasi. Koalisi menekankan bahwa pendekatan militer justru mengaburkan fungsi ruang sipil, yang seharusnya berorientasi pada manajemen organisasi yang profesional dan partisipatif.

“Kematian peserta menjadi bukti bahwa model pendidikan militer yang diterapkan dalam kebijakan baru ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga membahayakan. Fungsi militer dan organisasi sipil jelas berbeda, dan konsep ‘New Policy’ ini mengabaikan perbedaan tersebut,” kata M. Isnur, Ketua Umum YLBHI, dalam pernyataan tertulis.

Koalisi menilai, kebijakan baru tersebut mengakibatkan peningkatan risiko dalam pelatihan koperasi desa. Program yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dinilai terlalu berat untuk diterapkan tanpa adanya penyesuaian terhadap kebutuhan sektor sipil. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat peran lembaga independen dalam pengawasan kebijakan tersebut.

Permintaan Investigasi dan Tuntutan Hukum

Sebagai langkah konkrit, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan investigasi mandiri oleh Komnas HAM untuk memastikan akar masalah kematian peserta. Mereka juga menuntut tindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam desain program New Policy ini, termasuk TNI dan lembaga penyelenggara.

“Kebijakan New Policy memperlihatkan ketidakpahaman pemerintah terhadap ruang sipil. Selain kejadian yang memilukan, kebijakan ini juga mengancam kebebasan organisasi sipil dalam membangun sistem manajemen yang lebih demokratis,” tambah Isnur, menambahkan bahwa kejadian ini menggambarkan risiko dari penggunaan pendekatan militer yang terlalu luas.

Koalisi menambahkan bahwa selain program pelatihan KDMP, kebijakan New Policy juga mencakup penguatan penggunaan metode militer dalam sektor koperasi lainnya. Mereka khawatir jika tidak segera diperbaiki, kebijakan ini akan mengakar dalam sistem sipil dan mengurangi ruang bagi kebebasan bersaing.

Kritik Terhadap Kebijakan Militerisasi Terus Mengalir

Kritik terhadap kebijakan New Policy terus meningkat, terutama setelah insiden yang menewaskan lima peserta. Para aktivis menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru dalam menerapkan program ini tanpa konsultasi yang memadai dengan stakeholder sektor sipil.

“New Policy ini menunjukkan kurangnya pertimbangan dalam mengadopsi model militer. Kematian peserta adalah konsekuensi langsung dari pendekatan yang tidak sesuai dengan konteks ruang sipil,” jelas Isnur, yang menyoroti bahwa kebijakan ini tidak hanya mengabaikan kesehatan peserta, tetapi juga meninggalkan jejak tak baik dalam pengelolaan organisasi.

Koalisi juga mengingatkan bahwa kebijakan New Policy bisa menjadi contoh yang buruk dalam penggunaan pendekatan militer di ruang sipil. Mereka berharap pemerintah segera meninjau ulang program ini dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sipil.