Key Strategy: Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

Key Strategy: MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

Key Strategy dalam menyusun kebijakan perumahan Indonesia menunjukkan bahwa batas penghasilan maksimal MBR sebesar delapan juta rupiah per bulan masih kurang mendorong akses yang adil bagi masyarakat menengah bawah. Menurut Dosen Ekonomi dari FEB UMY, Khalifany Ash Shidiqi, kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena biaya kehidupan yang terus meningkat menjadi faktor utama yang membatasi kemampuan finansial masyarakat. Pemerintah harus menerapkan Key Strategy yang lebih inklusif untuk memastikan program perumahan benar-benar mencakup kelompok rentan.

Kemampuan Masyarakat Terikat pada Biaya Hidup

Khalifany menjelaskan bahwa pendapatan bulanan MBR hanya menjadi acuan awal, tetapi tidak mencakup kebutuhan penuh dalam realitas ekonomi sehari-hari. Ia menekankan bahwa biaya hidup yang tinggi, terutama di kota besar, bisa menggerus daya beli masyarakat, bahkan untuk keluarga dengan penghasilan di atas rata-rata. Key Strategy yang ideal harus mencerminkan perbedaan wilayah dan tingkat kebutuhan yang bervariasi, serta mempertimbangkan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Key Strategy untuk kebijakan perumahan harus mencakup pengurangan biaya kehidupan, bukan hanya membatasi pendapatan. MBR saat ini cenderung terlalu statis dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat,” ujar Khalifany.

Kebutuhan Dasar Harus Tetap Terjangkau

Khalifany menyarankan pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan layanan kesehatan tetap terjangkau. Ia mencontohkan bahwa di Jakarta, biaya hidup untuk menyewa rumah minimal bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat biaya di daerah pedesaan. Key Strategy dalam menghitung MBR harus mencakup analisis menyeluruh terhadap pengeluaran bulanan, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan ekstra yang sering kali diabaikan.

“Key Strategy yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan inflasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa penyesuaian biaya kehidupan, MBR hanya menjadi parameter yang tidak relevan dalam dunia nyata,” tambahnya.

Penyesuaian MBR Berdasarkan Kondisi Wilayah

Khalifany menyoroti bahwa Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Nomor 5 Tahun 2025 telah memperkenalkan penyesuaian MBR berdasarkan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian ini harus diimbangi dengan kebijakan konkret untuk mengurangi beban biaya masyarakat. Key Strategy dalam penerapan MBR memerlukan data yang terkini dan transparan, agar tidak ada kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan.

“Key Strategy yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan dinamis. Biaya kehidupan di kota besar berbeda jauh dengan daerah pedesaan, sehingga MBR harus disesuaikan secara proporsional. Jika tidak, masyarakat menengah bawah tetap akan kesulitan memenuhi kebutuhan perumahan,” jelas Khalifany.

Implikasi Kebijakan MBR Terhadap Akses Perumahan

Dosen tersebut menambahkan bahwa kebijakan MBR yang tidak sesuai dengan biaya hidup justru bisa menghambat akses perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ia mencontohkan bahwa di beberapa kota, biaya listrik dan air bisa mencapai lebih dari 20% dari penghasilan bulanan, sementara kebutuhan perumahan tetap diperhitungkan sebagai bagian utama dari MBR. Key Strategy dalam perumahan harus mengintegrasikan faktor-faktor seperti kemampuan membayar, ketersediaan lahan, dan kondisi ekonomi lokal.

“Key Strategy dalam kebijakan perumahan harus mencakup penyesuaian biaya hidup dan faktor lainnya. MBR yang tidak fleksibel bisa membuat masyarakat menengah bawah merasa terjepit, bahkan ketika mereka menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” tutur Khalifany.

Solusi Berbasis Key Strategy untuk Perumahan Inklusif

Menurut Khalifany, solusi untuk meningkatkan akses perumahan menengah bawah melibatkan Key Strategy yang holistik. Pemerintah perlu memperkenalkan subsidi kecil untuk biaya kebutuhan pokok, meningkatkan ketersediaan rumah subsidi, dan memastikan program perumahan mencakup semua lapisan masyarakat. Key Strategy ini juga bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk memantau inflasi dan kebutuhan masyarakat secara real-time, agar kebijakan tetap relevan dan berdampak nyata.

“Key Strategy dalam perumahan bukan hanya tentang pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana kebutuhan hidup dibatasi. Dengan pendekatan yang lebih luas, masyarakat menengah bawah bisa merasa lebih aman dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah,” pungkas Khalifany.

Dengan Key Strategy yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa batas MBR tidak hanya menjadi indikator pendapatan, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar program perumahan benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Key Strategy dalam konteks ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem perumahan yang adil dan berkelanjutan.