Special Plan: Antrean di SPBU Tak Sekadar Soal BBM, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan

Special Plan: Antrean BBM Bukan Sekadar Soal Harga, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan

Special Plan – Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah telah mengumumkan Special Plan yang bertujuan mengurangi tekanan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat. Namun, fenomena antrean panjang di SPBU terus menjadi sorotan, terutama karena berdampak signifikan pada kelompok rentan. Dosen Ekonomi UMY, Ahmad Ma’ruf, mengungkapkan bahwa antrean BBM tidak hanya mencerminkan keterbatasan pasokan, tetapi juga menyiratkan beban sosial yang lebih luas, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan Special Plan.

Ekonomi dan Perubahan Pola Konsumsi BBM

Special Plan mengatur penghematan subsidi BBM sebagai langkah mengatasi inflasi. Namun, perubahan harga BBM yang signifikan antara Pertamax dan Pertalite telah memicu perpindahan konsumen, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ini memperparah antrean di SPBU, yang kini dianggap sebagai bentuk pengorbanan waktu yang berdampak pada produktivitas masyarakat. “Masyarakat yang tidak memiliki akses cepat ke BBM subsidi harus menghabiskan waktu berjam-jam, yang secara ekonomi bisa dianggap sebagai biaya tambahan,” kata Ahmad Ma’ruf dalam wawancara hari Senin, 29 Juni 2026.

Menurutnya, perpindahan konsumen ke BBM subsidi bukan hanya tentang harga murah, tetapi juga tentang kebutuhan ekonomi. Kelompok near poor—yang sedikit di atas garis kemiskinan—justru terdampak lebih besar karena kenaikan biaya hidup yang tidak terdata dalam bantuan langsung. “Mereka sering tidak tercatat sebagai penerima bantuan, meski biaya energi menjadi beban signifikan dalam pengeluaran sehari-hari,” tambahnya.

Beban Sosial dan Dampak Special Plan

Dalam konteks Special Plan, Ahmad menyoroti bahwa perubahan kebijakan BBM harus diiringi penyesuaian program perlindungan sosial. “Biaya energi sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan itu bisa memicu inflasi yang lebih luas,” jelasnya. Kenaikan harga BBM berpotensi menambah beban ekonomi pada keluarga berpenghasilan rendah, yang perlu diimbangi dengan alokasi dana subsidi yang lebih adil.

“Pemerintah harus menghitung nilai waktu rakyat yang hilang akibat antre. Jangan hanya fokus pada efisiensi anggaran fiskal tanpa mempertimbangkan dampak sosial,” kata Ahmad Ma’ruf.

Menurut ekonom UMY tersebut, Special Plan juga perlu mengintegrasikan pendekatan teori biaya peluang. Masyarakat yang rela mengorbankan waktu demi harga murah menunjukkan preferensi ekonomi berbeda dengan kelompok yang lebih memilih mengeluarkan uang lebih banyak untuk menghindari kehilangan produktivitas. “Kedua pilihan ini valid, tetapi pemerintah harus memahami bahwa antrean BBM bisa menjadi indikator sosial yang perlu diatasi,” paparnya.

Dalam penerapan Special Plan, Ahmad menekankan pentingnya memperkuat jaminan sosial untuk kelompok near poor. “Dana subsidi yang dihemat bisa dialokasikan ke program seperti bantuan pendidikan atau kesehatan, yang memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya. Selain itu, kebijakan ini perlu melibatkan kolaborasi dengan lembaga swadaya maupun komunitas lokal agar lebih tepat sasaran.

“Jika Special Plan tidak dirancang dengan memperhatikan kesejahteraan sosial, maka antrean BBM akan tetap menjadi masalah yang mengganggu kehidupan sehari-hari kelompok rentan,” pungkas Ahmad.

Dengan Special Plan yang lebih komprehensif, pemerintah bisa memperkecil kesenjangan ekonomi antara kelompok yang mampu membeli BBM subsidi dan yang tidak. Ini juga membantu mengurangi kesan bahwa antrean BBM hanyalah isu harga, sementara sebenarnya mewakili tekanan sosial yang lebih mendalam. Dengan memperkuat perlindungan sosial, kebijakan ini bisa menjadi jalan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil.