Latest Program: Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

Mendagri Lihat Langsung Penerima Bantuan Bedah Rumah, Dorong Akses Hunian Layak bagi MBR

Latest Program – Kamis (19/6/2026), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi langsung ke Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai target maksimal dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam acara tersebut, Mendagri juga mengevaluasi kelayakan proyek perumahan yang sedang berjalan serta mengapresiasi partisipasi masyarakat yang menerima bantuan.

Program BSPS dan Peningkatan Akses Hunian Layak

Kunjungan Mendagri ke Matraman menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Latest Program pengembangan perumahan. Program BSPS, yang telah berjalan sejak tahun 2019, bertujuan membantu keluarga MBR membangun rumah yang layak huni melalui pendanaan bersifat stimulan. Dalam inspeksi, Mendagri meninjau kondisi fisik rumah yang telah diperbaiki serta berinteraksi langsung dengan penerima bantuan. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut memberikan penilaian terhadap keberlanjutan program tersebut.

Analisis Data dan Pertumbuhan Akses Hunian

Menurut data yang diolah BPS, jumlah keluarga MBR yang memperoleh bantuan rumah melalui BSPS terus meningkat. Selama tiga tahun terakhir, program ini berhasil menjangkau lebih dari 2,5 juta keluarga, dengan rata-rata 800 ribu unit hunian yang diperbaiki setiap tahunnya. Mendagri menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah bukti bahwa Latest Program BSPS berhasil mengurangi jumlah warga yang tinggal di rumah tidak layak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek ini masih perlu diperluas karena kebutuhan akan rumah layak huni di Indonesia masih besar, terutama di daerah perkotaan.

“Ini adalah salah satu upaya Bapak Presiden untuk menyelesaikan masalah perumahan yang terus berlangsung di seluruh Indonesia,” kata Mendagri saat berinteraksi dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga MBR dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

Program BSPS memiliki mekanisme pemberdayaan yang khas, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan. Setiap keluarga yang memenuhi kriteria diberikan bantuan dana hingga Rp 100 juta, sementara biaya konstruksi sisanya ditanggung sendiri. Mendagri mengatakan bahwa pendekatan ini mengurangi beban keuangan pemerintah sekaligus menciptakan partisipasi aktif dari warga. Namun, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan anggaran untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

Menyambut Latest Program pembangunan perumahan, Mendagri mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sinergi. Dalam inspeksi di Jakarta Timur, ia menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang efisien dan transparan untuk mempercepat penyelesaian hunian layak bagi MBR. Khususnya, ia berharap kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat memberikan dampak positif yang lebih luas.

Kebijakan BPHTB dan PBG yang dihapus sebagai bagian dari Latest Program ini diharapkan mempermudah proses perizinan bagi warga yang ingin memperbaiki rumah. Mendagri menyatakan bahwa kebijakan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hunian, terutama di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga material bangunan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus aktif dalam menyalurkan dana APBD untuk mendukung program-program serupa di wilayah masing-masing.

Dalam upaya menyelesaikan masalah perumahan, Mendagri juga menyoroti peran pihak swasta dan lembaga keuangan dalam menfasilitasi akses kredit untuk MBR. Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat progres Latest Program ini. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dan prosedur penerimaan bantuan.