Key Discussion: Izin Freeport Diperpanjang hingga 2061, Legislator PDIP Tagih Kontribusi Nyata untuk Papua

Key Discussion: Freeport Izin Perpanjang Hingga 2061, PDIP Minta Kontribusi Nyata untuk Papua

Key Discussion mengenai perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia hingga 2061 kembali menjadi topik utama dalam diskusi parlemen. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa berlaku izin pertambangan khusus (IUPK) perusahaan tersebut selama 30 tahun ke depan, dengan syarat tambahan divestasi saham sebesar 12 persen. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diiringi kontribusi nyata yang dapat memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Papua, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Dalam RDP Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), para legislator mengingatkan bahwa keberadaan Freeport tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Key Discussion yang dilakukan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur. Mereka menilai perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini perlu menunjukkan komitmen lebih kuat untuk memenuhi harapan rakyat Papua.

Analisis Kontribusi Freeport dan Tanggung Jawab Lingkungan

Kontribusi nyata Freeport selama ini masih menjadi sorotan dalam Key Discussion. Legislator PDIP, Arif Riyanto Uopdana, dari daerah pemilihan Papua Pegunungan, menekankan bahwa pengelolaan lingkungan dan program CSR perusahaan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia menyoroti kebutuhan untuk memperluas kegiatan CSR ke Daerah Otonom Baru (DOB) yang terdiri dari empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, yang memiliki keterbatasan sumber daya fiskal.

“Selama ini, Freeport dianggap hanya fokus pada area operasionalnya, bukan pada kebutuhan masyarakat di seluruh Papua. Key Discussion hari ini menegaskan bahwa kontribusi yang diberikan harus mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas,” ujar Arif Riyanto.

Menurut Arif, perpanjangan izin usaha Freeport seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan universitas. Ia menambahkan bahwa key discussion ini bukan sekadar membahas izin, tetapi juga menilai kesesuaian kontribusi perusahaan dengan visi pembangunan daerah. Masyarakat Papua, kata dia, membutuhkan bukti nyata dari kebijakan tersebut.

Keberlanjutan Kebijakan dan Penilaian DPR

Komisi XII DPR RI secara kolektif mendukung perpanjangan izin Freeport, tetapi menekankan pentingnya key discussion untuk memastikan manfaat yang didapat oleh rakyat Papua secara adil. Mereka menyatakan bahwa meski Freeport memberikan kontribusi ekonomi, perusahaan harus mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini menjadi bagian dari diskusi rutin dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Key Discussion dalam RDP tersebut juga membahas rencana Freeport untuk berpartisipasi dalam program sosial dan ekonomi Papua. Perusahaan diberikan kesempatan untuk menyusun kebijakan CSR yang lebih inklusif, termasuk investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Legislator PDIP mengingatkan bahwa kontribusi nyata perusahaan harus dikelola secara transparan, dengan data yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Freeport, yang telah beroperasi di Papua sejak 1967, diharapkan dapat memenuhi harapan rakyat daerah dalam Key Discussion. Berbagai kebijakan sebelumnya seperti pembangunan jalan raya dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dianggap sebagai awal dari kontribusi yang lebih besar. Namun, legislator menilai bahwa manfaat dari perusahaan tambang ini belum merata, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur utama. Mereka meminta rencana penguatan keberlanjutan ekonomi Papua menjadi prioritas dalam Key Discussion berikutnya.