New Policy: Modal Bisa dari Mana Saja, Pramono Tegaskan JPO Tendean Tetap Dibangun Ulang

New Policy: JPO Tendean Tetap Dibangun Ulang, Pramono Anung Pastikan

New Policy – Sebuah new policy baru telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengenai pembiayaan pembangunan ulang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean setelah mengalami kerusakan parah akibat tertabrak truk pengangkut alat borepile pada Selasa, 14 Juli 2026. New policy ini menegaskan bahwa modal untuk proyek tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, baik anggaran daerah maupun kontribusi eksternal, sehingga rekonstruksi JPO Tendean tetap menjadi prioritas.

Kerusakan JPO Tendean dan Kondisi Saat Ini

Kerusakan yang terjadi pada JPO Tendean tidak hanya menimbulkan perhatian publik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat new policy terkait pembangunan infrastruktur di masa depan. Dari laporan awal, salah satu tiang pondasi utama jembatan mengalami pergeseran akibat benturan dengan truk, sehingga seluruh struktur harus dibongkar. Meski insiden ini tidak menyebabkan korban jiwa, dampaknya terhadap kemacetan dan mobilitas warga di sekitar area sangat signifikan.

Pramono Anung menjelaskan bahwa new policy ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan dana pembangunan. “Kami akan menyesuaikan sumber pendanaan, baik dari anggaran APBD maupun sumber lain, seperti CSR atau kerja sama dengan pihak swasta,” katanya dalam pernyataan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan JPO Tendean kembali beroperasi secepat mungkin, meskipun kondisi keuangan saat ini belum menjamin alokasi dana yang memadai.

Penegakan Hukum dan Proses Ganti Rugi

Dalam new policy ini, Pemprov DKI juga mengatur proses ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Pramono Anung menyatakan bahwa soal penuntutan hukum dan penggantian kerugian akan ditangani oleh dinas terkait serta aparat penegak hukum. “Kami percayakan proses ini kepada pihak yang berwenang, agar bisa dilakukan secara transparan dan terukur,” tambah gubernur.

Kelalaian sopir truk yang menjadi penyebab insiden menjadi fokus utama dalam new policy ini. Pramono menyebut bahwa kesalahan tersebut terjadi karena sopir tidak menghitung batas ketinggian muatan alat borepile yang digunakan. Meski begitu, Pemprov DKI masih berusaha menegosiasikan dana rehabilitasi dari perusahaan pemilik truk, sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih luas.

Adanya new policy ini juga memberikan harapan bagi masyarakat yang terdampak. “JPO Tendean merupakan salah satu titik vital di Jakarta Selatan, sehingga kami berupaya mempercepat pemulihan,” ujar Pramono. Kebutuhan warga akan aksesibilitas dan keamanan di jalan raya menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini, yang sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Sebagai bagian dari new policy, Pemprov DKI juga berencana mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal, seperti partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan perusahaan kontraktor. “Kami ingin membangun JPO Tendean dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan, mengingat pentingnya infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan,” tambah gubernur. Dengan pendekatan ini, pembangunan ulang JPO Tendean diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sejumlah warga sekitar menyambut baik new policy tersebut, karena mereka memahami urgensi rehabilitasi JPO Tendean. “Warga sangat mengharapkan JPO ini segera dibangun ulang, agar aksesibilitas tetap terjaga,” kata seorang warga yang enggan disebutkan nama. Di sisi lain, ada juga yang menyoroti pentingnya kejelasan peran pihak swasta dalam new policy ini, terutama dalam menjamin kualitas pembangunan yang berkelanjutan.