Main Agenda: Ngeluh Gaji PPPK? Mendagri Tito Tantang Pemda: Bedah APBD dan Efisiensi Dulu!

Mendagri Tito Tantang Pemda: Efisiensi APBD dan Main Agenda Ngeluh Gaji PPPK?

Main Agenda

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menantang pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan dengan efisien sebelum meminta bantuan dari pemerintah pusat. Dalam diskusi terkait kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia menekankan bahwa Main Agenda utama daerah adalah melakukan audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memastikan pengeluaran tidak dianggap sebagai alasan untuk mengurangi kesejahteraan pegawai. Tito menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi prioritas sebelum memperoleh dukungan dari pusat.

Kebutuhan Efisiensi dan PAD

Tito Karnavian menyoroti bahwa pemerintah daerah sering kali mengeluhkan gaji PPPK tanpa menunjukkan langkah konkret dalam memangkas pengeluaran tidak penting. Ia menekankan bahwa Main Agenda untuk efisiensi APBD tidak hanya tentang mengurangi anggaran belanja, tetapi juga tentang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan kebijakan yang lebih terstruktur. “Kalau daerah tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah efisien, maka kita tidak bisa langsung memberikan bantuan,” ujarnya.

“Kita mau melihat daerah-daerah yang menyampaikan bahwa tidak mampu membayar gaji. Nanti dulu, kita akan bedah APBD-nya. Sudah melakukan efisiensi belum?”

Pendekatan Pemda dalam Meningkatkan PAD

Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), Tito menyampaikan bahwa Main Agenda untuk efisiensi APBD harus diimbangi dengan strategi yang lebih progresif untuk meningkatkan PAD. Ia mencontohkan beberapa daerah yang sukses mengoptimalkan pendapatan melalui penyederhanaan sistem pembayaran pajak, penguatan penerimaan retribusi, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Tito menegaskan bahwa dengan PAD yang meningkat, daerah bisa lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pegawai tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pusat.

Kasus Lahat dan Pekanbaru sebagai Contoh

Salah satu contoh yang disebutkan oleh Mendagri adalah Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat hingga Rp400 miliar melalui pengurangan belanja perjalanan dinas, rapat, dan biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan. Langkah ini memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemda untuk mengalokasikan dana ke sektor pegawai. Di sisi lain, Kota Pekanbaru juga berhasil meningkatkan PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun dengan penerapan kebijakan inovatif. Tito menyebutkan bahwa Main Agenda ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah Pemerintah Pusat dalam Dukungan

Meskipun menantang pemda untuk efisien, Tito juga memberikan ruang bagi daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), akan diberikan jika daerah terbukti telah melaksanakan Main Agenda pengurangan anggaran dan peningkatan PAD. “Jika sudah dilakukan kedua-duanya, mungkin perlu ada top up dari pemerintah pusat,” tambahnya, menyebutkan bahwa DBH yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan bisa menjadi solusi bagi pemda yang kesulitan.

Signifikansi Main Agenda dalam Pemda

Main Agenda untuk efisiensi APBD dan peningkatan PAD dianggap sebagai langkah kritis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memprioritaskan Main Agenda ini, pemerintah daerah tidak hanya bisa memenuhi kewajibannya terhadap pegawai, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan Main Agenda ini akan menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah bantuan dari pusat layak diberikan.