Special Plan: WALHI Bongkar Eksploitasi Ugal-ugalan di Jawa, Dari Reklamasi Jakarta hingga 20 PSN Jatim

Special Plan: WALHI Bongkar Eksploitasi Lahan Masif di Jawa, dari Reklamasi Jakarta hingga 20 PSN Jatim

Special Plan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi terbukti memicu eksploitasi lahan secara besar-besaran di Pulau Jawa. Badan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkap bahwa kebijakan ini mengorbankan ruang hijau dan ekosistem alami, yang dikhawatirkan akan memperparah masalah lingkungan. Ekspansi proyek reklamasi, pengembangan kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), menciptakan tekanan luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan dan akses masyarakat.

Krisis Lingkungan di Jakarta dan Kepulauan Seribu

Reklamasi Jakarta, yang menjadi bagian dari Special Plan, telah mengubah wajah pesisir utara ibu kota. Proyek reklamasi Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu, yang diinisiasi oleh pihak swasta, menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil dan lahan basah. Menurut Direktur Eksekutif Daerah WALHI DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, ini merusak ekosistem terumbu karang dan mengurangi ketersediaan ruang untuk masyarakat lokal. “Proyek ini tidak hanya mengambil lahan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan nelayan,” imbuhnya.

“Kebijakan reklamasi dan PSN yang terus digencarkan mengubah alur sungai alami menjadi jalan raya dan tambak industri, sehingga mempercepat erosi pesisir dan kehilangan keanekaragaman hayati,” ujar Muhammad Aminullah.

Kebijakan Tata Ruang dan Konflik Agraria di Jawa Barat

Di Jawa Barat, eksploitasi lahan dalam kerangka Special Plan menimbulkan konflik agraria yang semakin sering. Proyek Giant Sea Wall, yang tergabung dalam PSN, mengubah ekosistem Pantura menjadi lahan tambak korporasi. Wahyudin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, mengatakan bahwa total 20.024 hektare hutan negara, termasuk 16.078 hektare hutan lindung, telah dirusak selama beberapa tahun terakhir. “Korban utamanya adalah mangrove dan habitat alami yang seharusnya menjadi pelindung daerah pesisir,” tambahnya.

“Dengan lahan yang terus berkurang, risiko banjir dan abrasi pantai meningkat. Special Plan harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan,” tegas Wahyudin.

Kerusakan Ekosistem di Jawa Tengah

Jawa Tengah juga menjadi korban eksploitasi lahan dalam rangka mewujudkan Special Plan. Puluhan bencana banjir dan longsor yang terjadi dari 2023 hingga 2025, sebanyak 146 dan 126 insiden, menunjukkan dampak lingkungan dari kebijakan tata ruang yang kurang terintegrasi. Menurut Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah, kehilangan ruang hijau terutama di kawasan pesisir utara mengurangi kemampuan daerah menyerap air hujan dan melindungi masyarakat dari banjir.

Target Pengurangan Sampah yang Tidak Tercapai

WALHI mengkritik kebijakan Special Plan karena tidak mencakup strategi pengurangan sampah secara efektif. Misalnya, program Jakstrada yang bertujuan mengurangi sampah di Jakarta belum tercapai hingga 2025. Di Bandung, program GASLAH hanya menjangkau 3-4 persen sampah, sementara sebagian besar limbah masih mengalir ke sungai dan laut. “Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, tetapi kebijakan ini justru memperparah polusi,” kata Fahmi Bastian.

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan dalam Special Plan

Pemerintah mengklaim bahwa Special Plan bertujuan menggerakkan perekonomian sektor maritim dan industri, tetapi WALHI mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa mengakibatkan hilangnya ruang untuk kehidupan masyarakat. Eksploitasi lahan yang intensif, terutama di wilayah pesisir, mengurangi daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam. Direktur WALHI nasional, Suryo, menegaskan bahwa keberhasilan Special Plan bergantung pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan keadilan dalam distribusi ruang.

Perspektif Nasional: Special Plan dan Perubahan Iklim

Eksploitasi lahan dalam Special Plan tidak hanya memengaruhi ketersediaan air dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Konversi hutan lindung menjadi tambak dan kawasan industri mengurangi penyerapan CO2 secara alami. WALHI mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya penangkapan karbon dan pengurangan emisi. “Tanpa tata ruang yang berkelanjutan, Special Plan akan menjadi penggerak kehancuran lingkungan jangka panjang,” ungkap Suryo.