Visit Agenda: Alam Dikeruk Nyawa Melayang, Ekonomi Ekstraktif Disebut Jadi Pemicu Konflik Berdarah di Papua

Visit Agenda: Konflik Berdarah di Papua Dipicu oleh Ekonomi Ekstraktif

Visit Agenda memperhatikan krisis yang terus menggerogoti kawasan Papua, khususnya terkait konflik bersenjata yang menewaskan warga sipil seperti Melkiana Dwitau. Peristiwa ini menjadi sorotan Amnesty International, yang menegaskan bahwa model ekonomi ekstraktif menggerakkan ketegangan sosial dan memperburuk kondisi masyarakat Papua. Pendekatan ekstraktif ini, di mana sumber daya alam diambil secara intensif, disebut-sebut sebagai penyebab utama konflik berdarah yang terus berlangsung.

Direktur Ekstekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menggarisbawahi bahwa ekonomi ekstraktif justru menjadi pemicu utama ketegangan di Papua. Menurutnya, kebijakan yang mengutamakan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan kepentingan lokal, sehingga menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. “Visit Agenda tidak hanya tentang kunjungan, tapi juga tentang keseriusan mengatasi akar masalah konflik,” ujarnya saat diwawancara Suara.com pada Kamis (16/7/2026). Ia menekankan bahwa pendekatan ekstraktif menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan memerlukan strategi dialog untuk menyelesaikannya.

“Ekstraktif adalah cara kerja yang merusak, karena keuntungan diperoleh oleh segelintir orang, sementara nyawa rakyat melayang. Visit Agenda harus menjadi ajang untuk mendorong transparansi dan keadilan di Papua,” jelas Usman Hamid. Dia menyoroti bahwa perlu ada upaya konsisten untuk mengubah paradigma ekonomi yang terus mendorong kekerasan di wilayah tersebut. Pendekatan ekstraktif yang dominan memicu peningkatan jumlah korban, baik dalam bentuk kematian maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Usman Hamid menambahkan bahwa ekonomi ekstraktif di Papua tidak hanya menimbulkan konflik internal, tapi juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Visit Agenda bisa menjadi momentum untuk memastikan bahwa pemerintah mampu menjawab tuntutan masyarakat Papua,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa pengungkapan fakta tentang peran aparat keamanan dalam pembunuhan seperti pendeta Yeremia Zanambani menjadi kunci untuk mencapai keadilan. Tanpa transparansi, konflik akan terus berlangsung dan memperparah ketegangan.

Ekonomi Ekstraktif dan Ketergantungan pada Proyek Mining

Ekonomi ekstraktif di Papua, yang didominasi oleh proyek-proyek pertambangan, disebut-sebut sebagai penyebab utama ketidakpuasan masyarakat. Berbagai proyek besar seperti Freeport dan Tambang Timah di Sorong menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi keuntungan tersebut tidak merata. Menurut Usman Hamid, perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan proyek-proyek ini untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. “Visit Agenda harus mengakui bahwa ekstraktif bukan solusi, tapi justru penyebab utama konflik,” tegasnya. Proyek-proyek ekstraktif juga memicu perlawanan dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan.

Kebijakan pemerintah yang terus memperpanjang izin usaha pertambangan, seperti perpanjangan izin Freeport hingga 2061, menjadi fokus perhatian legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka menilai bahwa ekonomi ekstraktif harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Visit Agenda tidak boleh hanya sekadar simbol, tetapi harus menjadi upaya nyata untuk mengubah sistem yang sudah lama memicu konflik berdarah di Papua,” ujarnya. Dengan adanya upaya ekstraktif yang terus berlangsung, konflik akan semakin sulit diatasi jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Peran Pemerintah dan Ketidakseimbangan Ekonomi

Usman Hamid menyoroti bahwa pemerintah terus memprioritaskan keuntungan ekonomi dari proyek-proyek ekstraktif, sementara masyarakat Papua merasa tidak mendapat manfaat yang adil. “Visit Agenda harus menjadi wadah untuk memastikan bahwa masyarakat Papua terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi,” katanya. Ia menambahkan bahwa ketergantungan pada ekonomi ekstraktif membuat pemerintah kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian akibat konflik bersenjata, yang sering kali melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatisme.

Komunitas di Papua, menurut Usman Hamid, menginginkan model ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis masyarakat. “Visit Agenda harus mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan ekonomi, sehingga keuntungan bisa terbagi secara adil,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan, konflik akan berkelanjutan dan mengakibatkan korban yang semakin banyak. Dengan demikian, Visit Agenda menjadi kesempatan penting untuk mewujudkan keadilan di Papua melalui pendekatan ekonomi yang lebih inklusif.