New Policy: Gagal Tembus Barikade Polisi, Massa Pendemo Berikan 3 Tuntutan Ini

New Policy: Tiga Tuntutan Massa Pendemo di Jalan Merdeka Selatan

New Policy – Barikade polisi yang menghalangi aksi demonstrasi memicu peserta unjuk rasa untuk menyampaikan tiga tuntutan utama terkait New Policy. Pada Jumat (17/7/2026), aksi yang digelar oleh Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, dihentikan sebagian besar oleh penghalang kepolisian. Meski massa tetap mengikuti instruksi dengan tertib, tuntutan mereka terkait New Policy justru menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Tuntutan ini mencakup pemulihan supremasi sipil, reformasi sistem negara, serta pemerataan pendidikan yang dianggap tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tiga Tuntutan Utama Massa Pendemo

Perjuangan massa pendemo pada hari itu menggarisbawahi kekecewaan terhadap New Policy yang dianggap mengabaikan suara rakyat. Tuntutan pertama adalah pemulihan supremasi sipil, yang berisi keinginan untuk mengembalikan kekuasaan ke masyarakat. Tuntutan kedua berkaitan dengan perbaikan sistem negara, terutama dalam upaya menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Tuntutan ketiga adalah pemerataan pendidikan, yang menekankan perlunya akses pendidikan yang merata dan kualitas sistem pendidikan nasional yang lebih baik.

“New Policy ini dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh,” ujar Annur, yang dikenal sebagai ‘Jenderal Lapangan’ dalam aksi tersebut. Ia menambahkan bahwa penghalang barikade polisi justru memperkuat keinginan masyarakat untuk menuntut perubahan.

Aksi demonstrasi ini tidak hanya menyoroti New Policy, tetapi juga menunjukkan dukungan yang kuat dari elemen masyarakat sipil dan mahasiswa. Mereka berharap pemerintah segera merespons tuntutan-tuntutan tersebut dalam upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan baru.

Pengaruh New Policy terhadap Keterlibatan Massa

Kehadiran barikade polisi menjadi momentum bagi peserta unjuk rasa untuk memperkuarkan tuntutan mereka. Koorlap UNJ, Ahmad Faizi, menjelaskan bahwa aksi di Jalan Merdeka Selatan sempat terganggu karena kepolisian melarang massa berkumpul di Patung Kuda. Meski aksi dipindahkan ke lokasi baru, tuntutan terkait New Policy tetap menjadi fokus utama.

“New Policy yang diusulkan pemerintah dianggap sebagai langkah kebijakan yang kurang demokratis,” kata Ahmad Faizi, yang mengungkapkan bahwa penghalang barikade memperjelas ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Barikade yang dipasang oleh polisi dinilai sebagai tindakan untuk mengurangi dampak aksi demonstrasi. Namun, keberadaan barikade justru memicu masyarakat sipil bersatu dalam menuntut transparansi dan keadilan. Aksi yang berlangsung hingga pukul 18.01 berhasil membubarkan diri, meski masih terjadi protes kecil di sekitar lokasi.

Analisis terhadap New Policy menunjukkan bahwa kebijakan ini memicu perdebatan luas di masyarakat. Tuntutan tiga poin tersebut mencerminkan kebutuhan untuk memastikan kebijakan baru tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Dengan memperkuat tuntutan terkait New Policy, massa pendemo menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam proses perubahan kebijakan pemerintahan.

Reaksi publik terhadap New Policy terus memanas sejak pemberlakuan kebijakan tersebut. Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi dan komunitas, mulai mengkritik kebijakan ini karena dianggap menghambat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Aksi di Jalan Merdeka Selatan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana New Policy memicu respons yang signifikan dari masyarakat. Dengan tuntutan yang jelas, massa pendemo menunjukkan bahwa New Policy harus menjadi alat untuk memperkuat, bukan menghambat, kebebasan berbicara dan berdemo.