Topics Covered: BGN Pamer Opini WTP, Langsung Dicecar Ramai-ramai Anggota DPR: Jangan-jangan Dibikin-bikin

BGN Pamer Opini WTP, Anggota DPR Pertanyakan Jangan-jangan Dibikin-bikin

Topics Covered: Pemantauan Opini WTP BGN dan Kritik dari DPR

Dalam sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), para anggota DPR menyoroti opini WTP yang diterima Badan Gizi Nasional (BGN). Meski BGN menyatakan bahwa laporan keuangannya telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), beberapa anggota dewan mengungkapkan keraguan terhadap keandalan opini tersebut. Mereka mempertanyakan apakah BGN benar-benar memenuhi standar akuntansi atau justru menyembunyikan kelemahan dalam pengelolaan anggaran.

“Ibu dan bapak perlu tahu bahwa laporan ini telah diverifikasi oleh BPK dan diberi opini WTP. Artinya, sistem pengendalian internal BGN dianggap memadai, serta penyusunan laporan sesuai standar akuntansi. Tapi, laporan anggarannya hanya menyentuh 60% dari total. Bagaimana bisa WTP jika anggaran tidak teralisasi cukup?”

Dalam diskusi lebih lanjut, beberapa anggota dewan menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan penilaian yang harus berdasarkan fakta nyata. Mereka menyarankan agar BGN memberikan bukti konkret bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan pangan dan distribusi bantuan.

Analisis Penggunaan Anggaran dan Keterlibatan BPK

Kritik pun mengalir dari anggota dewan seperti Muazzim Akbar, yang mengungkapkan dugaan bahwa opini WTP diberikan karena faktor administratif, bukan performa nyata BGN. “BGN tampaknya mengeluarkan angka yang luar biasa, jadi butuh pembahasan mendalam. Dapatkan WTP tapi anggaran hanya 59% teralisasi? Apakah opini tersebut dibuat-buat?” tanyanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengkritik proses audit BPK yang kurang transparan. Menurutnya, opini WTP yang diberikan kepada BGN tidak mencerminkan realitas pengadaan barang dan pembayaran yang masih tertunda. “BPK biasanya memberikan catatan sebagai tindaklanjut dari temuan. Tapi dalam opini WTP BGN, tidak disebutkan masalah-masalah seperti pengadaan motor listrik atau IOT. Jadi, bagaimana opini WTP bisa diberikan?” tanyanya.

Konflik Opini dan Realisasi Anggaran

PLH Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa opini WTP bersifat teknis, berdasarkan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Ia mengakui adanya temuan yang belum terselesaikan, tetapi menegaskan bahwa BGN tetap memenuhi kriteria pengendalian internal. “WTP diberikan karena sistem BGN dianggap memadai, meskipun ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki,” katanya.

Meski demikian, kritik terus mengalir dari DPR, terutama terkait realisasi anggaran yang kurang optimal. Netty Aher menyoroti bahwa BGN perlu menunjukkan hasil nyata di masyarakat, bukan hanya status administratif. “Saya ingin melihat capaian BGN dalam konteks program yang diberikan ke masyarakat. Jangan hanya puas dengan opini WTP, tapi konfirmasi dari keberhasilan mereka juga harus ada,” tegasnya.

Perspektif Anggota DPR Terhadap WTP BGN

Heru Tjahjono menambahkan bahwa proses audit BPK melibatkan beberapa tahap, termasuk perbaikan berdasarkan temuan. Namun, dari laporan yang disampaikan, ia menemukan adanya tunggakan, carry over, dan pembayaran yang akan dilakukan tahun depan. “Itu menjadi pertanyaan mengapa opini WTP bisa diberikan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPR masih mempertahankan keraguan terhadap opini WTP BGN, terlepas dari persiapan teknis yang diakui.

Topics Covered: Dampak dan Kebutuhan Transparansi

Opini WTP yang diberikan BGN mencerminkan komitmen mereka dalam memenuhi standar akuntansi, tetapi juga menyoroti kebutuhan transparansi lebih besar dalam penggunaan anggaran. Dengan realisasi anggaran hanya mencapai 60%, para anggota DPR menilai bahwa keputusan tersebut memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. “WTP harus menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan, bukan alasan untuk berpuas diri,” kata salah satu anggota yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di tengah tuntutan transparansi, BGN diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan bukti-bukti nyata tentang efisiensi penggunaan dana. Dengan peningkatan keterlibatan DPR dan masyarakat, BGN dianggap perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta menjamin keberlanjutan program-programnya ke depan.