New Policy: MBG Berpotensi Lebih Menguntungkan Tengkulak daripada Petani

MBG Berpotensi Lebih Menguntungkan Tengkulak daripada Petani

New Policy – Program New Policy Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pemerintah ternyata menimbulkan perdebatan mengenai distribusi manfaatnya. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, mengingatkan bahwa New Policy ini berpotensi lebih menguntungkan para tengkulak (pedagang perantara) daripada petani, jika kelembagaan produsen tidak diperkuat secara serius. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi ini, menurut Dinda, justru bisa memperlebar kesenjangan ekonomi antara penghasil dan pelaku distribusi.

Kontrak Pasokan Langsung dan Mekanisme Penguatan

Dinda menjelaskan bahwa kunci keberhasilan New Policy MBG terletak pada penguatan kelembagaan produsen. Ia menekankan perlunya petani dan peternak untuk bergerak bersama melalui koperasi, kelompok tani, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa mengakses pasar langsung. Dengan skema forward contract, mereka tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tengkulak tetapi juga memastikan harga jual yang lebih stabil dan adil.

Kebijakan ini mengharuskan pemerintah memperkuat mekanisme pengadaan langsung, sehingga permintaan tambahan dari New Policy MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan volume produksi tapi juga pada peningkatan pendapatan petani. Dinda menyoroti bahwa tanpa pendekatan yang terpadu, manfaat dari New Policy ini bisa diambil alih oleh para tengkulak yang memiliki akses cepat ke distribusi.

Permasalahan Harga dan Target MBG

Salah satu aspek kritis dalam New Policy MBG adalah penetapan harga acuan yang seharusnya menjadi dasar kontrak pengadaan. Dinda mengingatkan bahwa harga acuan untuk ayam hidup dan telur ayam ras telah ditetapkan sejak 6 Juli 2026, dan ia menekankan pentingnya harga ini diimplementasikan secara konsisten untuk melindungi penghasilan produsen.

Program New Policy MBG saat ini hanya mencapai 59 persen dari target. Dinda menilai kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baru saja diumumkan belum cukup memperhatikan dinamika pasar. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, permintaan tambahan dari New Policy MBG justru bisa memperlebar keuntungan tengkulak, sementara petani tetap rentan terhadap tekanan harga.

Kenaikan Harga dan Dampak Eksternal pada Inflasi Pangan

Kenaikan harga ayam dan telur setelah New Policy MBG berjalan, menurut Dinda, tidak selalu menjadi indikator langsung dari inflasi pangan. Ia menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kenaikan biaya operasional nelayan atau lonjakan harga bawang putih impor juga berkontribusi signifikan terhadap tekanan harga di berbagai komoditas.

“Kita tidak bisa melihat satu program sebagai penyebab tunggal inflasi pangan. New Policy MBG adalah bagian dari dinamika lebih luas yang melibatkan berbagai aktor ekonomi,” ujarnya.

Dinda menambahkan bahwa New Policy ini harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin keberlanjutan produksi. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga pelaku yang terlibat langsung dalam keberhasilan program.

Perspektif Pedagang dan Kebutuhan Kolaborasi

Para tengkulak juga mengakui bahwa New Policy MBG memberikan peluang baru. Namun, mereka menilai kebijakan ini justru memperkuat posisi mereka di pasar. “Kami bisa memanfaatkan New Policy untuk menaikkan volume penjualan, tetapi harga jual harus ditentukan secara transparan agar tidak merugikan petani,” kata salah satu pedagang perantara, seperti yang diungkapkan dalam diskusi bersama Dinda.

Dinda menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan New Policy MBG dengan kebijakan lain seperti pendanaan untuk peningkatan kapasitas produksi dan penegakkan standar kualitas. Dengan pendekatan yang lebih holistik, New Policy tidak hanya menjadi stimulus konsumsi tetapi juga alat untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Tantangan utama, menurutnya, adalah keberlanjutan pengawasan dan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini secara konsisten.

Langkah Strategis untuk Memaksimalkan Manfaat MBG

Dinda menyoroti bahwa New Policy MBG seharusnya menjadi momentum untuk transformasi sistem distribusi pangan. Ia menyarankan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk pengukuran dampak kebijakan secara berkala. “Kita perlu menilai apakah New Policy ini benar-benar memperkuat produksi atau hanya menjadi alat untuk meningkatkan penjualan tengkulak,” imbuhnya.

Menurut Dinda, kebijakan yang menguntungkan tengkulak bisa diubah menjadi kebijakan yang benar-benar pro petani jika ada penyesuaian dalam struktur implementasinya. Ia mencontohkan bahwa koperasi dan kelompok tani perlu diberdayakan melalui pendanaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan negosiasi. Dengan demikian, New Policy MBG tidak hanya menjadi program bantuan tetapi juga alat untuk membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan.