Special Plan: Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar

Special Plan: Istana Diminta Istirahatkan Qodari untuk Mengurangi Tuntutan Mahasiswa

Special Plan – Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyarankan agar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Muhammad Qodari diistirahatkan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Jamiluddin, tindakan ini diperlukan agar aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa tidak terus membesar dan memicu ketegangan lebih lanjut. Pernyataan ini muncul dalam konteks kebijakan Special Plan yang dinilai belum cukup memenuhi harapan publik.

Special Plan, yang sejak diperkenalkan oleh pemerintah, terus diuji coba dalam menangani berbagai isu sosial dan politik. Namun, respons Qodari terhadap tuntutan mahasiswa, terutama terkait penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai tidak efektif dalam meredam emosi masyarakat. Kritik ini semakin kuat setelah aksi unjuk rasa yang terus berlangsung menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut. Jamiluddin menegaskan bahwa kebijakan Special Plan perlu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat agar tidak terkesan membatasi ruang dialog.

“Special Plan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat bisa menjadi penyebab utama ketegangan yang semakin memicu aksi mahasiswa. Dengan mengistirahatkan Qodari, pemerintah dapat menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk berdiskusi,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (19/6/2026).

Dalam wawancara tersebut, Jamiluddin juga menyebutkan bahwa Qodari, sebagai pejabat komunikasi pemerintah, perlu mengubah pendekatan dalam menghadapi protes. Menurutnya, respons yang terlalu kaku atau satu arah dapat memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap perubahan. “Kebijakan Special Plan seharusnya menjadi jembatan, bukan penghalang, dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak,” ujarnya.

Keberlanjutan Aksi Mahasiswa: Tantangan bagi Kebijakan Special Plan

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa terus berlanjut, dengan isu Special Plan menjadi pemicu utama. Menurut Jamiluddin, kebijakan ini dianggap belum memberikan solusi yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program MBG yang dihentikan dalam kerangka Special Plan dinilai tidak memperhatikan dampak sosial, terutama bagi keluarga miskin dan anak-anak yang bergantung pada bantuan pangan.

Menurut Jamiluddin, keputusan Qodari untuk menolak rencana penghentian MBG menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam menyampaikan pesan pemerintah. “Special Plan yang diterapkan perlu lebih adaptif, agar bisa dianggap sebagai upaya solutif, bukan penguasaan kebijakan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jika pemerintah tidak menyesuaikan strategi komunikasi, aksi mahasiswa bisa berubah menjadi gerakan yang lebih luas, bahkan menjangkau kelompok-kelompok lain yang merasa tidak didengar.

“Kebijakan Special Plan harus diikuti oleh dialog yang aktif. Jika pemerintah tetap kaku, mahasiswa akan terus memperkuat tuntutannya, karena mereka merasa tidak ada ruang untuk berunding,” papar Jamiluddin.

Di sisi lain, organisasi mahasiswa seperti BEM DIY menyebut bahwa DPR tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, terutama dalam menangani isu Special Plan. Mereka menilai kebijakan ini harus dibuat dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. “Special Plan yang diusulkan pemerintah perlu diujicoba secara luas agar keputusannya bisa lebih akurat mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan BEM DIY.

Jamiluddin menekankan bahwa Special Plan bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang komunikasi. Ia menyarankan pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti komunikasi, politik, psikologi, dan sosiologi, untuk merancang respons yang lebih inklusif. “Tim ini harus bisa memahami dinamika masyarakat dan mengubah pesan Special Plan agar lebih mudah diterima oleh publik,” tambahnya.

Dengan mengistirahatkan Qodari, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih responsif untuk berdiskusi. Jamiluddin menilai ini adalah langkah penting dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat. “Special Plan yang berkelanjutan membutuhkan empati dan keberanian dari pejabat pemerintah untuk mendengarkan dan menyesuaikan diri dengan aspirasi rakyat,” pungkasnya.