Special Plan: ‘Itu Hoaks!’ Pigai Tepis Isu Minta Warga Belanja Rp1 Juta di Koperasi Merah Putih

Pigai Bantah Hoaks ‘Special Plan’ Minta Warga Belanja Rp1 Juta di Koperasi Merah Putih

Special Plan – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan bahwa isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya meminta warga untuk membelanjakan minimal Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah hoaks. Pernyataan tersebut, menurut Pigai, tidak pernah diucapkannya dan diperkuat oleh pihaknya melalui pernyataan resmi di akun media sosial X.

Pernyataan Resmi Menepis Pernyataan Palsu

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dibagikannya, Pigai menyatakan bahwa berbagai klaim tentang Special Plan yang meminta warga berbelanja di koperasi itu adalah informasi tidak benar. “Saya pastikan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X yang saya miliki,” ujarnya, Minggu (19/7/2026). Menurutnya, penyebaran informasi tersebut disengaja untuk memengaruhi opini publik.

“Special Plan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan akses warga pada layanan keuangan. Tidak ada yang menyebutkan bahwa saya meminta pembelanjaan wajib,” imbuh Pigai.

Menurut Pigai, narasi yang menyebar tentang Special Plan meminta warga belanja di KDMP memang tidak benar. Ia menegaskan bahwa program koperasi tersebut hanya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi warga, bukan sebagai wajib.

Viralnya Hoaks dan Respons dari Masyarakat

Poster yang dibagikan oleh Imam Syamsi Ali, seorang tokoh dakwah dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, mencantumkan pernyataan bahwa Pigai meminta warga mengikuti Special Plan dengan membelanja minimal Rp1 juta per bulan. Pernyataan serupa juga muncul di akun media sosial Indra J Piliang, yang menyebut KDMP sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Hoaks ini memicu reaksi dari warga dan media. Banyak orang membagikan narasi tersebut di berbagai platform, sehingga menyebar secara masif. Pigai pun berusaha menepis dengan meminta masyarakat untuk memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkan.

Pengelola Koperasi Merah Putih Beri Penjelasan

Koperasi Merah Putih, yang sejak lama beroperasi di berbagai daerah, memberikan penjelasan bahwa Special Plan tidak mencakup pembelanjaan wajib. “KDMP adalah wadah bagi warga untuk memperkuat ekonomi secara mandiri, bukan sebagai instrumen tekanan dari pemerintah,” kata salah satu pengelola koperasi tersebut.

Menurutnya, program koperasi tersebut memang diawasi oleh pemerintah, tetapi tidak ada yang menyebutkan bahwa Pigai memberikan instruksi langsung tentang pembelanjaan minimal. “Ini hanya wujud dari kebijakan nasional yang diterapkan secara lokal,” tambahnya.

Upaya Menjaga Kejelasan Informasi

Pigai mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi terkait Special Plan. Ia menekankan pentingnya memverifikasi sumber sebelum menyebarkan berita, terutama di masa kini di mana media sosial menjadi tempat penyebaran informasi yang cepat.

Menurut Pigai, pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk menepis hoaks. Antara lain, memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi dan menunjukkan bahwa narasi tentang Special Plan dan KDMP adalah palsu. “Koperasi Merah Putih bukanlah alat untuk menekan warga, tapi solusi ekonomi yang diterapkan secara sukarela,” tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kejelasan, Pigai juga mengingatkan bahwa Special Plan diawali oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan ini dirancang untuk menjangkau semua lapisan, bukan hanya sebagian kecil warga,” ujarnya.