Special Plan: Prabowo: MBG Dikritik Disebut Boros, Duit Ribuan Triliun Menguap Tak Ada yang Protes

Special Plan: Prabowo Kritik MBG Boros, Dana Triliun Menguap Tak Ada yang Protes

Kritik Terhadap Praktik Ekonomi dan Program MBG

Special Plan – Dalam pernyataannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketimpangan perhatian publik terhadap dua aspek berbeda dalam kebijakan pemerintah. Sementara praktik ekonomi seperti transfer pricing dan under-invoicing yang berlangsung selama puluhan tahun dianggap tidak mendapat sorotan yang layak, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru sering dikritik sebagai penggunaan dana yang dianggap boros. Ia menyoroti bahwa Special Plan telah menjadi sorotan utama dalam membahas kebijakan ini.

“Memberi makan anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, serta lansia dianggap pemborosan, tapi ribuan triliun rupiah yang menguap dari Indonesia setiap tahun selama 34 tahun tak ada yang memberi tanggapan,” ujarnya. Prabowo menekankan bahwa Special Plan adalah upaya untuk mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kritik terhadap MBG justru lebih mendominasi.

Praktik Kebocoran Ekonomi dan Dampaknya

Transfer pricing dan under-invoicing menjadi salah satu mekanisme utama dalam kebocoran ekonomi yang disebutkan Prabowo. Kedua praktik ini memungkinkan perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga mengurangi pendapatan pajak negara. Menurutnya, Special Plan bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan kebijakan yang lebih transparan dan adil.

Prabowo mengkritik bahwa kebijakan seperti ini telah menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak hingga ratusan ribu triliun rupiah per tahun. Meskipun angka tersebut dianggap besar, ia menegaskan bahwa tidak ada respons signifikan dari masyarakat atau para ahli ekonomi. “Dana yang mengalir keluar negeri adalah bagian dari Special Plan yang seharusnya diperhatikan,” tambahnya.

Program MBG dan Amanat Konstitusi

Pemerintah menegaskan bahwa MBG tetap berjalan sebagai bagian dari amanat konstitusi, terutama untuk memperbaiki kondisi sosial bagi kelompok rentan. Prabowo menyoroti bahwa Special Plan mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan memastikan kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita dituduh boros, ekonomi akan kolaps, dan harga saham akan ambruk, padahal ratusan ribu triliun rupiah tiap tahun mengalir keluar negeri,” imbuhnya. Ia menegaskan bahwa Special Plan adalah strategi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan sosial, meski belum sepenuhnya diakui oleh sebagian kalangan.

Kritik dari Pihak Lain dan Data Pendukung

Prabowo menambahkan bahwa kritik terhadap MBG tidak hanya berasal dari satu pihak, tetapi juga didukung oleh lembaga internasional yang menyebutkan kebocoran ekonomi selama beberapa dekade. Special Plan dianggap sebagai alat untuk menindaklanjuti temuan ini dan memastikan dana dialokasikan secara tepat.

Menurutnya, data mengenai praktik kebocoran ekonomi yang disusun oleh lembaga seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) harus menjadi dasar untuk menilai kebijakan pemerintah. “Kritik terhadap MBG harus didasarkan pada fakta, bukan hanya persepsi,” pungkasnya. Hal ini sejalan dengan Special Plan yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Reaksi Publik dan Evaluasi Kebijakan

Sementara kritik terhadap MBG masih terdengar jelas, Prabowo menyoroti bahwa masyarakat luas belum sepenuhnya menyadari besarnya dana yang terbocor akibat praktik ekonomi yang tidak terpantau. “Dengan Special Plan, kita bisa melihat gambaran jelas tentang alur dana dan dampaknya terhadap rakyat,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan perekonomian dalam UUD 1945.

Beberapa kalangan menilai MBG sebagai langkah positif dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, meski perlu dievaluasi lebih lanjut. Prabowo menegaskan bahwa Special Plan adalah refleksi dari kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan antara aspek ekonomi dan sosial, serta memastikan penggunaan dana yang efisien.

Kesimpulan dan Perspektif Masa Depan

Dalam wawancara terpisah, Prabowo menyatakan bahwa Special Plan adalah instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan pemerintah. Ia menekankan perlunya konsistensi dalam memperhatikan dua aspek ini: praktik ekonomi yang boros dan program MBG yang dianggap masih relevan. “Jika Special Plan diterapkan secara konsisten, Indonesia bisa mengurangi pemborosan dana dan membangun perekonomian yang lebih sehat,” tambahnya.

Kebijakan ini menjadi sorotan utama dalam diskusi politik dan ekonomi, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia perlu lebih memahami Special Plan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat pengawasan dan transparansi, Prabowo berharap kebijakan tersebut bisa mengurangi ketimpangan perhatian dan menciptakan kesadaran yang lebih baik terhadap pengelolaan dana negara.