Hasto Kritik TNI-Polri Ikut Awasi Pajak: Penyalahgunaan Kekuasaan

Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak: Ancaman Penyalahgunaan Kekuasaan Negara

Narakabar.com – Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak – Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor SE-8/PJ/2026 menjadi dasar rencana pelibatan Babinsa serta Bhabinkamtibmas untuk mendampingi petugas pajak di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini menuai respons langsung dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menilai adanya potensi penyalahgunaan wewenang negara yang signifikan. Dalam pernyataannya, Hasto menyoroti bagaimana keterlibatan elemen militer dalam urusan perpajakan dapat mengubah dinamika hubungan antara negara dan rakyat.

Menurut Hasto, penggunaan elemen militer untuk kepentingan pengumpulan pajak merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Jika kebijakan ini terus dijalankan tanpa revisi, kondisi bangsa bisa mengalami kemunduran yang serius dalam jangka panjang. Hasto menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali.

Komentar tersebut disampaikan Hasto setelah menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk ‘Meretas Jalan Demokrasi’ yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Acara tersebut menjadi momentum penting bagi Hasto untuk menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu strategis nasional. Kehadirannya di acara tersebut menunjukkan komitmen PDI Perjuangan dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Perbandingan dengan Masa Penjajahan yang Perlu Diingat

Hasto menambahkan bahwa keterlibatan TNI-Polri dalam urusan pembayaran pajak yang seharusnya bersifat kesadaran warga negara perlu dipertimbangkan matang-matang. Ia menyoroti khususnya peran Babinsa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Menurut Hasto, pendekatan yang terlalu otoriter dalam pengumpulan pajak dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Apalagi melibatkan Babinsa misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran warga negara, kewajiban warga negara untuk membayar pajak.

Menurutnya, sikap semacam ini mengingatkan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada periode tersebut, pengumpulan pajak dari rakyat dilakukan menggunakan aparatur negara dengan cara-cara yang bahkan menyiksa rakyat sendiri. Hasto ingin agar masyarakat tidak kembali ke pola hubungan yang timpang antara penguasa dan rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa sejarah harus menjadi pelajaran berharga bagi kebijakan kontemporer.

Hasto menegaskan kembali bahwa penggunaan elemen militer untuk kepentingan pengumpulan pajak merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Ia berharap agar hal serupa tidak terulang kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Hasto Kritik TNI Polri Ikut dalam pengawasan pajak menjadi sorotan media nasional dan internasional. Banyak pihak yang mendukung posisi Hasto dalam isu ini.

Tarif Lepas WNI Naik, Negara Cuma Kejar PNBP tapi Lupa Jaga Anak Bangsa?

Di sisi lain, isu kenaikan tarif lepas WNI juga menjadi perhatian publik yang luas. Hasto menyayangkan bahwa negara seolah hanya mengejar PNBP tanpa memperhatikan kesejahteraan anak bangsa secara menyeluruh. Ia menilai bahwa kebijakan perpajakan harus seimbang antara kepentingan negara dan rakyat. Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak sekaligus menyoroti kebijakan tarif yang tidak proporsional.

Hasto juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil. Ia mengusulkan agar ada mekanisme pengawasan yang lebih transparan dalam implementasi kebijakan perpajakan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang diterapkan. Hasto Kritik TNI Polri Ikut dalam konteks yang lebih luas mengenai tata kelola negara yang baik.

Sebagai penutup, Hasto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap setiap kebijakan yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan. Ia percaya bahwa demokrasi Indonesia akan semakin kuat jika setiap kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak menjadi salah satu isu penting yang perlu terus diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.