Wamensos Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sarpras Sekolah Rakyat

Wamensos Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sarpras Sekolah Rakyat

Narakabar.com – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, secara tegas menyoroti aspek krusial dalam keberhasilan program Sekolah Rakyat. Fokus utamanya terletak pada tata kelola sarana dan prasarana yang menjadi fondasi penting bagi operasional pendidikan. Menurut Agus, manajemen fasilitas yang berstatus sebagai barang milik negara (BMN) memegang peranan sangat vital dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritas nasional ini.

Agus menjelaskan bahwa kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak semata-mata bergantung pada mutu pengajaran atau kemampuan para guru. Faktor penentu lainnya adalah seberapa optimal pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. Mulai dari alat pembelajaran, layanan kesehatan, perlengkapan dapur, hingga berbagai aset lain yang menunjang kegiatan pendidikan sehari-hari.

Ungkapan tersebut diutarakan saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat. Acara yang berlangsung di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, ini dimulai pada Rabu (22/7/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga 23 Juli 2026.

“Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana. Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan,” katanya.

Menteri menambahkan bahwa Presiden tidak hanya merancang program ini, tetapi juga memastikan dukungan anggaran, penyusunan sistem, serta pengadaan barang dan jasa berjalan lancar. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi program di seluruh Indonesia.

“Dan saya pikir, pak presiden sudah mempersiapkan dan sudah terbukti kemudian sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa,” sambungnya.

Infrastruktur dan Tanggung Jawab Negara

Fasilitas yang tersedia di Sekolah Rakyat mencakup beragam kebutuhan pokok. Mulai dari tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya. Semua aset ini merupakan barang milik negara, yang berarti merupakan hak rakyat yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Agus menekankan bahwa pengelolaan BMN bukan sekadar urusan administratif biasa. Melainkan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kepada negara dan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan pengelolaan.

“Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak,” tegas dia.

Sebagai langkah penguatan, Wamensos juga menekankan pentingnya memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan BMN. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ke depannya.

Delapan Arahan untuk Optimalisasi Program

Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Jabo menyampaikan delapan arahan strategis. Pertama, seluruh satuan kerja di Kemensos diminta segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Penetapan target waktu dan penanggung jawab yang jelas menjadi indikator keberhasilan.

“Kedua, percepat penyelesaian seluruh proses distribusi BMN. sehingga tidak terdapat aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ketiga, gugus tugas didorong melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh BMN di masing-masing Sekolah Rakyat. Tujuannya memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi aktual di lapangan. Keempat, penyelesaian seluruh dokumen administrasi BMN, kodefikasi aset, daftar barang, inventarisasi barang, serta pencatatan pada sistem informasi pengelolaan BMN, termasuk berita acara serah terima barang.

Kelima, Wamensos meminta agar setiap Sekolah Rakyat membuat laporan berkala mengenai kondisi sarana prasarana. Keenam, pembentukan tim verifikasi untuk memastikan keakuratan data aset. Ketujuh, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan BMN melalui pelatihan rutin. Kedelapan, evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas program.

Dengan implementasi delapan arahan tersebut, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal. Wamensos Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sarpras sebagai salah satu elemen kunci keberhasilan. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan setiap aset dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan peserta didik.