Dua Perusahaan Tekstil di Jateng Berpotensi PHK Hampir 1.500 Buruh

Intervensi Pemerintah untuk Dua Perusahaan Tekstil di Jateng Menghadapi PHK Massal

Narakabar.com – Pemerintah pusat melalui tim khusus ketenagakerjaan tengah melakukan upaya intensif untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam ribuan pekerja. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng menjadi fokus utama perhatian karena potensi PHK yang mencapai hampir 1.500 buruh. Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa langkah pencegahan akan segera dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi kedua perusahaan tersebut.

Kunjungan yang direncanakan akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, ini bertujuan untuk melakukan negosiasi langsung dengan manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Said Iqbal menekankan bahwa kehadiran pemerintah sangat penting dalam situasi kritis ini untuk memastikan bahwa keputusan PHK tidak diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng yang dimaksud adalah PT Victory Apparel Semarang dan PT Samwon Jepara.

Proses Informasi dan Konfirmasi Rencana PHK

Informasi mengenai rencana PHK ini pertama kali diterima Said Iqbal dari Aulia Hakim, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk Provinsi Jawa Tengah. Dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Juli 2026, Said Iqbal menyampaikan bahwa kedua perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah signifikan. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat, sehingga keputusan PHK menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

Secara rinci, PT Victory Apparel yang berlokasi di Semarang berencana melakukan PHK terhadap sekitar 800 buruh. Sementara itu, PT Samwon di Jepara akan mem-PHK sebanyak 670 buruh. Total potensi PHK dari kedua perusahaan ini mencapai hampir 1.500 pekerja yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng ini memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja di wilayah Jawa Tengah.

Mekanisme Pencegahan dan Intervensi Kebijakan

Said Iqbal menyatakan bahwa ia akan melaporkan rencana PHK tersebut kepada Ketua Satuan Tugas Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam upaya pencegahan, Said menekankan pentingnya negosiasi dengan serikat pekerja sebagai mitra strategis. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng diharapkan dapat menemukan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.

“Kalau bisa (PHK) bisa diselamatkan, (maka) diselamatkan. Kalau membutuhkan intervensi kebijakan, maka negara harus hadir menyelamatkan perusahaan,” katanya.

Menurut Said, PHK dapat dicegah melalui beberapa mekanisme, antara lain pengurangan jam kerja dan efisiensi biaya produksi yang tidak tetap. Biaya-biaya seperti tunjangan transportasi dan makan dapat menjadi alternatif untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng ini juga diharapkan dapat melakukan penyesuaian operasional tanpa harus mengurangi jumlah pekerja secara drastis.

Jaminan Hak Buruh dan Solusi Jangka Panjang

Jika PHK tidak dapat dihindari sepenuhnya, Said bersama Satgas PHK akan memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, Said mengusulkan agar perusahaan merumahkan karyawan hingga kondisi operasional perusahaan kembali stabil. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pekerja bahwa mereka akan dipanggil kembali ketika situasi membaik.

Said juga menjelaskan bahwa jika diperlukan intervensi kebijakan, pemerintah akan melihat persoalan yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti tingginya biaya energi, bahan baku impor, atau lesunya pasar akan menjadi pertimbangan utama. Dua Perusahaan Tekstil di Jateng ini menghadapi tantangan global yang mempengaruhi industri tekstil secara keseluruhan.

“Semua langkah ini perlu dinegosiasikan dengan serikat pekerja dengan supervisi pemerintah,” pungkasnya.

Reporter: Cornelius Juan Prawira