Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai dari Dialog, Bukan Senjata

Dialog sebagai Jalan Utama Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai

Narakabar.com – Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai melalui pendekatan dialog yang lebih inklusif, bukan hanya mengandalkan kekuatan militer. Hal ini menjadi kesimpulan penting dari pertemuan Gerakan Nurani Bangsa bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diselenggarakan pada Kamis, 23 Juli 2026 di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta.

Konflik yang berlangsung lama di wilayah Papua menuntut strategi baru yang berfokus pada komunikasi dan kepercayaan. Selama ini, pendekatan keamanan yang dominan dinilai belum mampu meredam krisis kepercayaan di antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa dialog intensif harus menjadi prioritas utama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Tokoh Nasional Dorong Komunikasi Lebih Intensif

Pertemuan yang menghadirkan sejumlah figur nasional ini menjadi momen penting untuk membahas solusi jangka panjang. Hadir dalam acara tersebut Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pdt Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, M. Amin Abdullah, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, serta Alissa Wahid. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya isu Papua dalam percakapan kebangsaan saat ini.

“Kami juga tadi bicara soal Papua dan dalam percakapan itu dibutuhkan dialog dan komunikasi apalagi menyangkut kebijakan publik. Termasuk soal Papua, melalui dialog dan komunikasi yang baik dan itu jauh perhatian publik, komunikasi yang kurang,” ujar Pdt Gomar Gultom usai pertemuan pada Kamis sore.

Pdt Gomar Gultom, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, menekankan bahwa minimnya ruang dialog dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, membuka komunikasi yang lebih intensif menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketidakpercayaan di tengah publik.

Pendekatan Militer Tidak Cukup untuk Papua

Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga memberikan pandangan yang senada. Ia menilai bahwa pendekatan keamanan semata tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan Papua yang telah berlangsung lama. Menurutnya, pemerintah harus lebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat sebelum menerapkan berbagai kebijakan.

“Justru untuk Papua, pendekatan militer itu tidak bisa menghilangkan ketidakpercayaan,” tegas Alissa.

Alissa menegaskan bahwa masalah utama di Papua bukan sekadar keamanan, melainkan krisis kepercayaan yang membutuhkan pendekatan berbeda. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan informasi yang akurat serta memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua agar kebijakan yang dijalankan dapat diterima dengan lebih baik.

“Padahal itu yang harus pertama diraih oleh pemerintah. Itu adalah informasi yang lebih tepat dari luar Papua dan juga kepercayaan kepada masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.

Penyelesaian Konflik Papua Harus Dimulai dari upaya membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Dengan dialog yang terbuka dan komunikasi yang efektif, diharapkan konflik di Papua dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Pendekatan yang berpusat pada manusia dan bukan senjata akan memberikan hasil yang lebih positif dalam jangka panjang.

Foto: Sejumlah tokoh bangsa usai mengikuti Silaturahmi Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).