Warning Hasto Jelang Muktamar: NU Terlalu Besar Diseret ke Politik Praktis, Jangan Coba Pecah Belah

Warning Hasto Jelang Muktamar: NU Tak Boleh Dipecah Belah

Narakabar.com – Warning Hasto Jelang Muktamar menjadi sorotan publik setelah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pesan tegas terkait posisi Nahdlatul Ulama di kancah politik praktis. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat petang, 24 Juli 2026, saat menghadiri diskusi di Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara.

NU Terlalu Besar untuk Politik Praktis

Dalam acara “Room Diskusi Serial 7” dengan tema “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama”, Hasto menegaskan bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini tidak seharusnya terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. Ia menekankan bahwa NU memiliki sejarah panjang dan kesadaran geopolitik yang mendalam dalam membentuk identitas bangsa Indonesia.

Menurut Hasto, NU berdiri bersama komponen penting lainnya seperti PNI dan Muhammadiyah dalam membentuk DNA Indonesia. Organisasi ini memiliki konsepsi pemikiran yang luar biasa serta jiwa keislaman yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan semata.

“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa,” tegas Hasto dalam pernyataannya.

Kembali ke Khittah 1926 sebagai Benteng Moral

Hasto juga mengingatkan para elit NU agar kembali kepada Khittah 1926 sebagai benteng moral dan ideologis. Langkah ini diperlukan agar organisasi tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang cenderung otoriter dan populis. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang mencoba mengookasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini,” tambah Hasto.

Sinergi Nasionalis dan Agama di Era Disrupsi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla atau yang dikenal sebagai Gus Ulil, menyatakan bahwa di era disrupsi informasi, keberadaan PDIP dan NU sangat vital sebagai penjaga kompas kebenaran bangsa. Ia menegaskan bahwa dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU.

“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” tegas Gus Ulil.

Konsensus Pancasila dan Hubbul Wathan

Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024, H. Robikin Emhas, menambahkan bahwa relasi antara agama dan negara di Indonesia telah mencapai konsensus melalui Pancasila. Ia juga mengingatkan kembali doktrin Hubbul Wathan minal Iman yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Menurut Robikin, Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara.

“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” jelas Robikin.

Isu Kegelapan Nasional dan Tantangan Masa Depan

Hasto mengungkapkan kekagumannya terhadap logo NU yang dinilai visioner dan penuh makna patriotisme, terutama terkait Resolusi Jihad dalam mengusir penjajah. Ia memandang sinergi antara kaum nasionalis dan agama sangat penting di tengah situasi nasional yang ia sebut sedang dilanda “kegelapan” di berbagai sektor.

Menurut Hasto, Indonesia saat ini menghadapi tantangan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil. Selain itu, terdapat kegelapan dalam sistem hukum nasional yang tercermin dari kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya. Dengan menggali pemikiran-pemikiran penting, Hasto meyakini sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran.

Jelang Muktamar NU Ke-35, Mohammad Nuh juga menjawab isu penyanderaan SK PCNU yang menjadi perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa NU sedang berada di persimpangan penting dalam menentukan arah masa depannya.