Main Agenda: Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap ‘Main-main’?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap ‘Main-main’?

Main Agenda – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memberikan peringatan tajam kepada pihak-pihak yang mengusung agenda politik ke dalam struktur Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini dilontarkan menjelang Muktamar ke-35 PBNU yang direncanakan berlangsung 1 hingga 5 Agustus 2026.

Konflik Kepentingan dalam Struktur NU

Kritik tajam Cak Imin menggambarkan gesekan antara PKB dan PBNU terkait netralitas organisasi serta persaingan pengaruh di kalangan massa NU. Ia menekankan bahwa NU seharusnya menjadi lembaga kultural yang menggabungkan kecerdasan sosial, bukan arena persaingan politik yang selalu kompetitif.

“NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu,” tulis Cak Imin melalui akun X pribadinya pada 21 Juni 2026.

Antusiasme Muktamar dan Tantangan Internal

Muktamar ke-35 PBNU akan menentukan arah organisasi selama lima tahun mendatang, termasuk pemilihan Ketua Umum dan Rais Aam. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengkonfirmasi pelaksanaan forum tersebut pada 1-5 Agustus 2026.

Momen ini memicu dinamika internal NU yang meningkat, terutama seiring konsolidasi pengurus dan gesekan antara struktur PBNU saat ini dengan PKB. Perbedaan interpretasi terhadap khittah NU 1926—yang menegaskan netralitas organisasi dari politik praktis—menjadi sumber konflik yang berkelanjutan.

Sindiran dan Struktur Kepemimpinan

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara PBNU dan PKB memuncak karena isu dualisme kepemimpinan. Cak Imin mengkritik individu atau kelompok yang memanfaatkan sistem PBNU untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, terutama menjelang suksesi kepemimpinan Nahdliyin.

Kritiknya dianggap menyasar para anggota internal maupun kelompok politik yang dinilai menggeser nilai historis NU. Pernyataan ini bertujuan memperkuat posisi tawar PKB dalam memastikan Muktamar menghasilkan kepemimpinan yang mampu merekatkan kembali ruh organisasi.

Ruang Publik dan Pemimpin Masa Depan

Ketegangan antara PBNU dan PKB semakin intens sepanjang 2024, dengan saling sindir di ruang publik. Cak Imin menganggap keterlibatan politik praktis dalam struktur PBNU mengancam integritas organisasi sebagai gerakan kultural yang murni.

Sejauh ini, pernyataan tegas dari Cak Imin belum menyingkirkan semua kemungkinan, termasuk memicu spekulasi siapa yang menjadi sasaran utama dari sindiran tersebut. Gus Miftah, sebagai salah satu kandidat kepemimpinan PBNU, pun masuk dalam perdebatan publik mengenai arah politik masa depan organisasi.

Peran Khittah dalam Kepemimpinan NU

Kepemimpinan PBNU yang baru sekaligus menjadi momentum untuk menguji kemampuan organisasi dalam menjaga khittah. Dalam sejarah NU, keputusan Muktamar Situbondo 1984 tetap menjadi referensi utama. Kepemimpinan yang stabil diharapkan bisa merefleksikan prinsip-prinsip keagamaan dan kultural yang mengakar.