Latest Program: Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!

Pengamat Politik Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Masyarakat

Latest Program – Dalam Dialog Persatuan Nasional di Jakarta pada 22 Juni 2026, Boni Hargens memberi saran agar pemerintah lebih aktif dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait berbagai kebijakan yang diimplementasikan. Ia menekankan pentingnya masyarakat bersatu dan tidak terpecah karena perbedaan pendapat mengenai kebijakan pemerintah saat ini.

Persatuan Nasional dan Perbaikan Tata Kelola

Menurut Boni, perpecahan di masyarakat sipil serta polarisasi politik yang terjadi belakangan ini menyebabkan ketidakstabilan situasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya bersama dalam menciptakan persatuan nasional dan mengintegrasikan semua elemen masyarakat.

“Perpecahan dan polarisasi politik belakangan ini mengakibatkan ketidakpastian dalam situasi. Oleh karena itu, kita perlu persatuan nasional dan konsolidasi segala pihak,” terangnya.

Boni juga menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjawab keinginan rakyat secara tepat, agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kebijakan. Ia menambahkan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul.

Contoh nyata tindakan pemerintah adalah mencopot eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs setelah terbukti terlibat dalam korupsi dan manipulasi pengadaan. Langkah ini dianggap sebagai upaya tegas untuk menegakkan hukum dalam program Makan Bergizi Gratis.

Apresiasi atas Penegakan Hukum yang Konsisten

Pemerintah kini mendapatkan pujian atas upaya tegas dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi di dalam program Makan Bergizi Gratis. Boni menyebut bahwa niat baik pemerintah dalam berbagai inisiatif, termasuk MBG, perlu didukung oleh pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan protes.

“Meski tujuan program sangat positif, ada pelaksanaannya yang dianggap tidak sesuai harapan masyarakat, sehingga memicu keluhan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Millenials Center, Yerikho Menurung, juga meminta konsolidasi seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan keharmonisan nasional. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak mungkin terwujud tanpa kekuatan persatuan yang solid.

“Persatuan nasional adalah prinsip penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan harus diterapkan secara komprehensif,” katanya.