BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP

BPK Siap Audit Kinerja MK dalam Penanganan Sengketa Pemilu 2024

Narakabar.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan rencana pemeriksaan kinerja terhadap pelayanan peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Audit ini dijadwalkan berlangsung hingga semester I 2026 dan diarahkan untuk mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta mutu layanan peradilan konstitusi.

Menguatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemilu

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut juga bertujuan memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di lembaga peradilan tertinggi itu.

“Oleh karena itu, pemeriksaan BPK tidak semata menghasilkan opini atas laporan keuangan, melainkan turut memberikan kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan menuju pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman.

Opini WTP dan Penuntasan Rekomendasi Keuangan

Sebelumnya, MK telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Seluruh 434 rekomendasi BPK senilai Rp4,49 miliar berhasil dituntaskan hingga semester I 2026, dengan tingkat tindak lanjut mencapai 100 persen dari hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

Nyoman menegaskan bahwa pada periode yang sama, BPK tidak menemukan adanya kasus kerugian negara yang telah ditetapkan di lingkungan MK.

“Pada periode yang sama, BPK juga tidak mencatat adanya kasus kerugian negara yang telah ditetapkan pada MK,” jelas Nyoman di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Audit sebagai Instrumen Perbaikan ke Depan

BPK menekankan bahwa perannya tidak terbatas pada penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan masa lalu. Lembaga audit negara ini juga mendorong perbaikan mutu layanan MK ke depan melalui rekomendasi konstruktif yang memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas peradilan konstitusi.

“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegas Nyoman.

Pemeriksaan kinerja atas penanganan perkara PHPU 2024 menjadi bagian integral dari upaya tersebut, sekaligus menegaskan bahwa audit BPK berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas lembaga negara.