Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan di Tengah Polemik Integritas Akademik

Satyalancana Karya Satya untuk Dekan Unsoed Jadi Sorotan di Tengah Isu Plagiasi

Narakabar.com – Proses verifikasi dan pengusulan penghargaan negara kini berada di bawah sorotan tajam setelah nama Prof. Dr. Eng. Agus Maryoto—dosen yang juga menjabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)—diusulkan menerima Satyalancana Karya Satya. Pengusulan itu dilakukan pada saat persoalan integritas akademik yang menyangkut dirinya masih dalam tahap pemeriksaan resmi.

Audit Resmi: Plagiasi Terbukti

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Itjen Kemendiktisaintek) menerbitkan hasil audit pada 19 Januari 2026. Dokumen tersebut menyatakan secara tegas bahwa Agus Maryoto terbukti melakukan plagiasi. Temuan inilah yang menjadi pemicu utama pertanyaan publik atas legitimasi pemberian penghargaan yang mensyaratkan kejujuran, pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan sebagai prasyarat penerima.

Kronologi Pengusulan yang Membingungkan

Waktu pengusulan penghargaan juga menimbulkan tanda tanya ketika dibandingkan dengan dokumen resmi mekanisme Satyalancana Karya Satya. Untuk periode 17 Agustus 2026, surat dari LLDIKTI Wilayah VI terkait pengusulan diterbitkan pada 30 Januari 2026 dan merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek tertanggal 22 Januari 2026—dokumen yang mengatur seleksi serta validasi calon penerima oleh perguruan tinggi.

Di sisi lain, terdapat mekanisme pengusulan terpisah untuk periode 2 Mei 2026 yang prosesnya berlangsung pada Oktober–November 2025. Publik karenanya menuntut penjelasan terbuka mengenai periode penghargaan mana yang diajukan Unsoed, kapan pengusulan dilakukan, serta dokumen apa yang menjadi landasan administratifnya, sehingga kronologi dapat diverifikasi secara transparan.

Pandangan Pengamat Pendidikan

Ki Darmaningtyas, pengamat pendidikan, menegaskan bahwa pemberian penghargaan seharusnya selalu diawali pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam integritas akademik calon penerima.

“Kalau ini jelas tidak layak. Harusnya pemerintah menelisik dugaan plagiasinya itu dulu. Setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran etika akademik baru dapat diberikan penghargaan.”

Ia menambahkan bahwa memberikan penghargaan sebelum persoalan integritas terselesaikan berpotensi menciptakan persoalan tata kelola yang serius.

“Kalau dicabut itu berarti kesalahan pemerintah yang tidak teliti. Kalau tidak dicabut, kok bisa orang yang melanggar etika akademik diberikan penghargaan Satya Lencana?”

Indra Charismiadji, pemerhati pendidikan lainnya, mengingatkan agar perdebatan soal kewenangan pencabutan tanda kehormatan tidak mengalihkan fokus dari proses verifikasi yang seharusnya dilakukan sebelum penghargaan diberikan. Menurutnya, pencabutan memang bukan wewenang universitas, tetapi kampus tetap berkewajiban memastikan pengusulan dilakukan secara cermat dan memisahkan pemberian penghargaan dari persoalan integritas yang masih berjalan.

“Kampus tidak bisa mencabut Satyalancana. Namun, kampus tetap memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengambil langkah administratif yang diperlukan terhadap posisi atau jabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Tuntutan Transparansi

Pengamat pendidikan secara umum mendesak pemerintah dan institusi kampus untuk mengevaluasi proses pengusulan penghargaan secara terbuka serta menindaklanjuti rekomendasi audit resmi. Isu yang dipersoalkan bukan semata kewenangan pencabutan tanda kehormatan, melainkan juga ketelitian proses verifikasi sebelum nama seseorang diusulkan menerima penghargaan negara.