DPR Dukung Perpres Timah Rakyat, Biar PT Timah Bisa Beli 3.000 Ton Hasil Warga

Komisi XII DPR Setujui Perpres agar PT Timah Bisa Serap 3.000 Ton Timah Warga Bangka Belitung

Narakabar.com – Komisi XII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan hukum bagi PT Timah untuk mengakuisi sekitar 3.000 ton timah milik masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Langkah ini dinilai mendesak mengingat kuota produksi perusahaan di Pulau Belitung sudah terpakai seluruhnya.

Kuota RKAB Habis, Ribuan Ton Timah Warga Terjebak di Gudang

Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa alokasi produksi PT Timah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk Pulau Belitung pada Juni 2026 sebesar 3.600 ton telah terpakai habis. Akibatnya, sekitar 3.000 ton timah hasil masyarakat yang sudah tersimpan di gudang PT Timah tidak dapat diproses karena berada di luar batas kuota RKAB awal.

“Komisi XII tentu mendukung adanya Perpres sebagai jalan keluar atas situasi yang ada di Pulau Belitung,” ujar Bambang Patijaya kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Bambang menegaskan bahwa Perpres tersebut akan memberi ruang bagi PT Timah untuk menggunakan diskresi dalam pembelian timah masyarakat selama proses administrasi dan revisi RKAB masih berjalan.

Perbaikan Administrasi Butuh Waktu Lebih dari Enam Bulan

Menurut Bambang, perusahaan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk melakukan eksplorasi ulang, perbaikan data cadangan geologi, perbaikan studi kelayakan (FS), serta pengajuan RKAB perubahan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu lebih dari enam bulan.

“Sementara, PT Timah perlu waktu untuk melakukan eksplorasi dan perbaikan data cadangan geologi, perbaikan FS serta pengajuan RKAB perubahan, diperkirakan akan menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian persoalan ini dapat memperburuk tekanan ekonomi masyarakat di Pulau Belitung sekaligus membuka celah bagi meningkatnya praktik penyelundupan timah. Oleh karena itu, Bambang berharap Perpres memberikan kewenangan pembelian kepada PT Timah selama satu tahun penuh hingga seluruh perbaikan administrasi dan dokumen geologi rampung.

“Jadi Perpres ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyelesaian pertimahan di Pulau belitung. Kami memberikan apresiasi pada Menko Kunham Imipas yang memberikan perhatian pada persoalan tersebut,” jelas Bambang.

Tim Kecil Yusril Ihza Mahendra Rumuskan Aspek Legalitas

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra telah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menko Otto Hasibuan. Tim ini bertugas merumuskan langkah kebijakan serta aspek legalitas pembelian timah masyarakat oleh PT Timah hingga Perpres resmi diterbitkan.

“Tim kecil yang dipimpin Pak Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat sampai selesainya Peraturan Presiden,” kata Yusril, Selasa (18/8/2026).

Di samping penerbitan Perpres, Bambang juga mendesak PT Timah untuk segera menuntaskan eksplorasi serta memperbaiki dokumen cadangan timah agar data sumber daya memenuhi persyaratan dalam dokumen FS dan pengusulan RKAB mendatang.

“Sehingga, data sumber daya dan cadangan timah mereka memenuhi persyaratan dalam dokumen FS dan juga pengusulan RKAB yang akan datang,” tegasnya.