Penjelasan Kemenko Perekonomian Soal Emas 1.800 Ton Milik Masyarakat Indonesia

Kemenko Perekonomian Klarifikasi Istilah “Emas di Bawah Bantal” dan Potensi 1.800 Ton Emas Rakyat

Narakabar.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Minggu (23/8/2026) memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan yang menyebut adanya sekitar 1.800 ton emas milik masyarakat Indonesia dengan estimasi nilai mencapai 252 miliar dolar AS. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa ungkapan tersebut bukan berarti emas secara fisik tersimpan di bawah kasur warga.

Metafora, Bukan Fakta Harfiah

Haryo menjelaskan bahwa frasa “emas di bawah bantal” hanyalah kiasan yang menggambarkan penumpukan kepemilikan emas oleh rumah tangga selama lintas generasi. Sebagian dari logam mulia itu hingga saat ini masih ditahan secara konvensional di dalam rumah, bukan ditemukan secara literal di bawah bantal.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Istilah tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah sebagai emas yang ditemukan secara fisik di bawah bantal masyarakat,” kata Haryo dalam keterangannya sebagaimana dilansir Antara.

Perbedaan Antara Emas Rakyat dan Cadangan Nasional

Haryo menekankan bahwa angka 1.800 ton tersebut merupakan estimasi atas logam mulia yang masih dikuasai oleh individu maupun keluarga. Angka ini tidak berkaitan dengan cadangan emas tambang negara. Sebagai pembanding, Indonesia memiliki estimasi cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan tingkat produksi tahunan berkisar 90 ton.

Dengan demikian, emas yang beredar di kalangan masyarakat (sekitar 1.800 ton) berdiri sendiri dan tidak menambah maupun mengurangi cadangan nasional yang tercatat.

Peluang dalam Ekosistem Bullion Nasional

Pemerintah memandang potensi tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekosistem bullion dalam negeri. Haryo mengilustrasikan bahwa apabila sekitar 20 persen dari total emas masyarakat berhasil dialirkan ke instrumen keuangan melalui mekanisme bullion, dampaknya akan bersifat positif bagi pengembangan pasar logam mulia serta perekonomian secara keseluruhan.

“Dalam konteks tersebut, apabila sebagian dari potensi emas masyarakat, misalnya sekitar 20 persen, dapat masuk ke dalam instrumen keuangan melalui ekosistem bullion, maka akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan pasar bullion dan perekonomian nasional,” jelas dia.

Hak Kepemilikan Tetap di Tangan Masyarakat

Haryo menegaskan bahwa ilustrasi 20 persen tersebut semata-mata menggambarkan potensi, bukan kewajiban. Pemerintah tidak berniat mengambil alih, memindahkan, atau mengalihkan kepemilikan emas warga. Keputusan untuk menyimpan, memperdagangkan, atau memanfaatkan emas sepenuhnya berada di tangan pemiliknya.

“Pemerintah tidak bermaksud mengambil alih atau mengalihkan kepemilikan emas masyarakat. Kepemilikan dan keputusan masyarakat untuk menyimpan, memperdagangkan, atau memanfaatkan emas tetap menjadi hak masyarakat sepenuhnya,” tuturnya.

Konteks Hilirisasi dan Nilai Tambah

Lebih jauh, pengembangan ekosistem bullion diposisikan sebagai bagian dari strategi hilirisasi sektor pertambangan dan energi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam sekaligus membentuk pasar bullion yang lebih efisien dan terintegrasi dengan instrumen keuangan nasional.