Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu

Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu

Narakabar.com – Di tengah dinamika politik nasional yang kian memprihatinkan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di tanah air. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Senin (24/8/2026).

Parlemen yang Berfungsi Seperti Partai Tunggal

Menurut Usman, tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini telah kehilangan mekanisme checks and balances yang sehat. Ia menilai bahwa keberadaan sejumlah besar partai politik di kursi DPR kini sekadar formalitas belaka. Dalam praktiknya, lembaga legislatif tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

“Parlemen seperti cuma ada satu partai, seperti di negeri-negeri dengan sistem politik yang fasis, dengan partai tunggal. Ada banyak partai, tapi suaranya satu,” kata Usman dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) di Fakultas Hukum UGM,周一 (24/8/2026).

Pengesahan Regulasi Strategis Tanpa Partisipasi Publik

Dampak nyata dari lumpuhnya fungsi pengawasan legislatif tampak pada kecepatan pengesahan berbagai regulasi krusial. Sejumlah rancangan undang-undang strategis disahkan dalam waktu sangat singkat, tanpa melalui proses kajian ilmiah dari kalangan akademisi maupun tanpa melibatkan masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut.

“Mengesahkan Undang-Undang TNI 1 bulan, mengesahkan Undang-Undang Polri 1 bulan, dan mengesahkan undang-undang apapun yang mereka mau tanpa partisipasi kaum intelektual yang punya pengetahuan, yang punya kajian ilmiah, tanpa partisipasi masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan itu,” tandasnya.

Eksploitasi Isu Identitas dan Pengambinghitaman Minoritas

Di sisi lain, pemerintah dinilai secara sengaja memproduksi regulasi diskriminatif serta mengeksploitasi isu identitas guna memecah belah kekuatan kritis di tengah masyarakat. Usman menegaskan bahwa strategi pengambinghitaman kelompok minoritas merupakan upaya terencana untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi primer dan penguasaan lahan oleh oligarki.

“Jadi kita berhadapan dengan politik pengambinghitaman minoritas supaya kita bisa diadu domba,” tandasnya.

Pola manipulasi isu sosial semacam itu dipandang sebagai instrumen yang sengaja diciptakan agar masyarakat terserap oleh perselisihan horizontal, alih-alih menuntut keadilan konstitusional. Tujuannya adalah melemahkan konsolidasi gerakan sipil yang berpotensi mengawasi kekuasaan.

“Padahal itu semua adalah usaha untuk mengalihkan perhatian kita pada problem ketimpangan, problem ketidakadilan sosial. Itu untuk memecah belah kita, suara oposisi atau suara rakyat dari persatuan untuk mengembalikan kembali penyelengaraan yang sesuai dengan prinsip konstitusi,” ujarnya.

Kriminalisasi Oposisi Melalui Aparat Penegak Hukum

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh pemanfaatan aparat penegak hukum — mulai dari kepolisian hingga kejaksaan — untuk menekan pihak sipil maupun akademisi yang secara konsisten menyuarakan kritik. Oposisi yang masih bertahan di luar lingkaran kekuasaan kerap menghadapi kriminalisasi dan teror hukum.

“Dan siapapun oposisi, baik dari masyarakat sipil, kampus, apalagi partai politik, kalau berani bicara di hadapan pemerintah yang otoriter, akan berhadapan dengan hukum. Dan di situlah polisi, jaksa bisa disalahgunakan, termasuk KPK, untuk menyerang melemahkan oposisi,” ungkapnya.

Partai Politik Berubah Menjadi Arena Transaksi Elit

Usman juga menyoroti sikap pasif partai politik di DPR yang enggan membela kepentingan rakyat. Ia menilai lembaga politik telah bergeser menjadi arena transaksi pragmatis semata, di mana kepentingan publik terpinggirkan oleh kalkulasi kekuasaan internal.

“Partai-partai politik hari ini tidak banyak bersuara, bahkan dia menjadi bisnis dari elit-elit politik,” tandasnya.