Menhut dan Menteri LH Absen Rapat Karhutla, Istana Beri Penjelasan

Istana Jelaskan Ketidakhadiran Dua Menteri di Rapat Karhutla

Narakabar.com – Penjelasan resmi datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait ketidadiran Menteri Kehutanan Raja Juli serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Agustus 2026. Menurut Pras, ketiadaan kedua menteri tersebut semata-mata kebetulan karena keduanya telah lebih dulu meninjau lapangan di wilayah terdampak.

“Itu kebetulan karena kan beberapa kali juga Menhut sudah berkunjung ke lapangan, kemudian termasuk di Sumatra Selatan Menteri Lingkungan Hidup juga kemarin sudah berkunjung juga ke mari, apa ke Sumatra Selatan, jadi ini hanya kebetulan saja.”

Fokus Presiden: Penguatan Personel dan Peralatan

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa agenda utama kunjungan Presiden ke dua posko — satu di Riau dan satu di Sumatera Selatan — adalah menggalang penambahan kekuatan personel TNI-Polri beserta perangkat pendukung operasional, termasuk helikopter water bombing dan motor trail yang telah dimodifikasi.

“Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Panglima TNI maupun Kapolri untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat termasuk heli water bombing, kemudian tadi ada permohonan motor trail yang dimodifikasi gitu. Jadi hanya masalah kebetulan saja.”

Rapat di Tiga Provinsi dan Instruksi Pencegahan

Sebelumnya, Prabowo memimpin rapat penanganan Karhutla yang mencakup Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, dengan titik koordinat Posko Aju Penanggulangan Karhutla Sumsel. Dalam forum tersebut, Presiden menginstruksikan penambahan sumur bor serta sekat kanal di kawasan lahan gambut sebagai langkah preventif. Pemerintah juga didorong memperluas operasi modifikasi cuaca guna membasahi gambut dan mengantisipasi dampak fenomena El Niño.

Skala Kebakaran dan Kualitas Udara

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan 2.894 titik panas tersebar di sepuluh provinsi Sumatera sepanjang periode tersebut, dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan mencapai 1.410 titik. Total luas lahan yang terbakar di Pulau Sumatera sepanjang 2026 tercatat 36.047,64 hektare. Dampak lingkungan turut terasa pada kualitas udara; Pekanbaru misalnya mencatat indeks 225, masuk kategori sangat tidak sehat.

Pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan Karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, aktivis Andrew Kalaweit menyoroti kebakaran di Kalimantan dengan pernyataan bahwa hutan tidak terbakar dengan sendirinya.