Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!

Kasus Tukang Becak Kulon Progo Picu Peringatan Keras soal Akurasi Data Desil

Narakabar.com – Seorang pengemudi becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tiba-tiba tercatat berada pada desil 9 dalam basis data pemerintah. Kondisi ekonomi pria tersebut dinilai jauh dari gambaran kelompok masyarakat berkecukupan. Kejadian itu langsung memicu pertanyaan serius mengenai validitas klasifikasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dampaknya terhadap akses keluarga sang tukang becak terhadap berbagai program bantuan.

Peringatan dari Komisi X DPR

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa kesalahan dalam penetapan desil bukan sekadar cacat administratif. Klasifikasi tersebut merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam mengidentifikasi siapa saja yang layak memperoleh program bantuan sosial. Ketika data keliru, konsekuensinya langsung menyentuh hak warga untuk mendapat dukungan negara.

“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” kata Bonnie kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Desak Evaluasi Menyeluruh terhadap Proses Pendataan

Bonnie meminta BPS segera meninjau ulang seluruh mekanisme pengumpulan data dan penetapan kelompok desil. Tujuannya memastikan bahwa informasi yang dipegang pemerintah benar-benar merefleksikan realitas sosial-ekonomi di lapangan, bukan sekadar angka yang dihasilkan prosedur teknis.

“Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan tidak boleh parsial. Kesalahan pengelompokan yang dibiarkan berlarut-larut akan memutus akses warga terhadap program bantuan secara permanen, bukan sementara.

Akurasi Data Harus Diiringi Kapasitas Anggaran

Menurut Bonnie, memperbaiki data saja tidak cukup. Pemerintah juga wajib menjamin bahwa anggaran dan kapasitas program memadai untuk menjangkau seluruh warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Data presisi tanpa dukungan fiskal yang setara tetap akan meninggalkan kelompok rentan di luar jangkauan bantuan.

Oleh sebab itu, Bonnie mendorong agar dua langkah berjalan simultan: pembenahan akurasi data penerima manfaat sekaligus penyediaan anggaran yang proporsional dengan kebutuhan riil. Dengan kombinasi keduanya, program bantuan diharapkan tidak sekadar benar secara administratif, tetapi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.